KASUS I
PROYEK
GABCIKOVO-NAGYMAROS
I. FAKTA HUKUM
(1) Pada
tanggal 16 September 1977, Republik Rakyat Hungaria dan Republik Rakyat
Cekoslovakia (Czechoslovak),
menandatangani sebuah perjanjian pembangunan dan pengoperasian sistem pintu air
Gabcikovo-Nagymaros “The Construction And Operation Of The
Gabcikovo-Nagymaros System of Locks” (selanjutnya disebut Perjanjian 1977).
Perjanjian antara kedua negara ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 1978,
isinya menentukan prinsip-prinsip kerja yang digunakan dalam pembangunan proyek
di sungai Danube. Perjanjian ini juga mengatur pembangunan dua seri pintu air,
yaitu di Gabcikovo (di teritorial Cekoslovakia) dan di Nagymaros (di Teritorial
Hungaria) untuk membentuk ”sebuah sistem operasi karya yang tunggal dan
tidak dapat dibagi”.
(3) Pada
Tanggal 13 mei 1989, karena muncul kritik-kritik yang hebat terhadap proyek
yang dijalankan di Hungaria, Pemerintah Hungaria memutuskan untuk menangguhkan
pekerjaan di Nagymaros, penundaan tersebut ialah sampai otoritas yang
berkompeten menyelesaikan berbagai studi terhadap proyek itu yang harus selesai
sebelum 31 Juli 1989.
(4) Pada tanggal
21 Juli 1989, pemerintah Hungaria memperpanjang penangguhan proyek di Nagymaros
sampai 31 Oktober 1989. Selain itu juga menangguhkan pekerjaan di Dunakiliti sampai
saat yang sama.
(5) Pada tanggal
27 Oktober 1989, Hungaria memutuskan untuk meningalkan pekerjaan di Nagymaros
dan melaksanakan status quo di Dunakiliti.
(6) Pada
periode tersebut di atas para pihak melaksanakan negosiasi. Cekoslovakia
mengajukan solusi alternatif yang salah satunya adalah solusi alternatif yang
disebut “Varian C”, yakni meminta sebuah pengalihan unilateral dari sungai
Danube oleh Cekoslovakia pada wilayah teritorinya sekitar 10 km ke arah hulu
Dunakiliti. Dalam tingkat akhir, Varian C memasukan juga pembangunan di Cunovo
sebuah DAM, tempat dimana terdapat sebuah tanggul penghubung dam ke pinggiran
sungai selatan dari canal bypass. Ketentuan dibuat sebagai pekerjaan tambahan.
(7) Pada tanggal
23 Juli 1991, pemerintah Cekoslovakia memutuskan untuk memulai konstruksi untuk
menjalankan proyek Gabcikovo berdasarkan solusi sementara. Pekerjaan
berdasarkan Varian C dimulai November 1991. Diskusi berlanjut antara kedua
belah pihak namun tidak berhasil.
(8) Pada
tanggal 19 Mei 1992 pemerintah Hungaria mengirim Nota pembatalan Perjanjian
1977 dengan akibat yang ditimbulkannya sejak 25 Mei 1992 pada 15 Oktober 1992.
(9) Pada
tanggal 1 januari 1993 Slovakia merdeka sebagai salah satu suksesor (disamping Ceko)
dari Cekoslovakia.
(10) Perkara diajukan
ka mahkamah pada tanggal 2 juli 1993 dengan special agreement yang ditandatangani Slovakia dan Hungaria di
Brusels 7 April 1993.
II. PERMASALAHAN
HUKUM
1. Apakah
Republik Hungaria berhak menunda dan memutusakan pengerjaan Proyek
Nagymaros dan dalam bagian Proyek Gabcikovo pada tahun 1989, dimana perjanjian
Internasional melekatkan tanggungjawab pada Republik Hungaria?
2. Apakah Ceko
dan Slovakia berhak untuk beralih ke “Provisional solution”(solusi sementara)
pada pada november 1991 dan melaksanakan sistem ini sejak oktober 1992?
3. Apa saja
efek hukum dari notifikasi pengakhiran perjanjian internasional oleh Hungaria
pada 19 mei 1992?
III. PUTUSAN
PENGADILAN
Putusan
pengadilan terkait masalah hukum terdapat dalam Pasal 2, ayat (1) Special
Agreement:
1. Hungaria
tidak berhak untuk menunda dan kemudian meninggalkan pengerjaan Proyek
Nagymaros yang merupakan bagian dari Proyek Gabcikovo dimana Perjanjian
Internasional pada 16 September 1997 dan instrumen yang berhubungan dengan
perjanjian itu melekatkan tanggungjawab padapara pihak.
2. Cekoslovakia
berhak untuk beralih ke solusi sementara ”provisional
solution” sebagaimana dideskripsikan di dalam klausula-klausula special
agreement pada November 1991.
3. Cekoslovakia
tidak berhak untuk melaksanakan solusi sementara “provisional solution”
ini, sejak Oktober 1992.
4. Pemberitahuan
pengakhiran Perjanjian 16 September 1997 dan instrumen yang berhubungan
denganya oleh Hungaria, pada 19 Mei 1992 tidak memiliki akibat
hukum pengakhiran perjanjian tersebut.
Putusan
terkait masalah hukum yang diajukan pada Pasal 2 Ayat (2) dan pasal 5 Special
Agreement:
1. Menemukan
bahwa Slovakia sebagai suksesor cekoslovakia, menjadi pihak dalam perjanjian
1977 sejak 1 januari 1993.
2. Hungaria dan
Slovakia harus menegosiasikan dalam itikad baik berdasarkan situasi yang
muncul, dan harus mengambil segala tindakan yang dibutuhkan untuk menjamin
pencapaian tujuan Perjanjian 1977, sesuai dengan yang telah mereka sepakati
sebelumnya.
3. Kecuali jika
para pihak setuju sebaliknya, rezim Join Operation harus dilaksanakan sesuai
dengan Perjanjian 1977.
4. Kecuali jika
para pihak setuju sebaliknya, Hungaria harus mengkompensasi Slovakia untuk
kerusakan yang diderita Cekoslovakia dan oleh Slovakia dalam hal penundaan dan
penelantaran pekerjaan oleh Hungaria yang merupakan tanggungjawabnya; dan
Slovakia harus membayar kompensasi kepada Hungaria untuk kerugian yang
dideritanya dalam hal menjalankan tindakan sementara”provisional solution” oleh
Cekoslovakia dan pemeliharaan tindakan sementara tersebut oleh Slovakia.
5. Penyelesaian
dari tanggungan untuk konstruksi dan operasi perkerjaan harus dipengaruhi
sesuai dengan ketentuan yang relevan dari perjanjian 1977 dan instrumen
terkaitnya, tanggungan seharunya dari tindakan seperti itu karena akan
diambil oleh para pihak dalam aplikasi poin 2b dan c dari ketentuan operatif
saat ini.
VI. ANALISIS
The Vienna Convention on the Law of Treaties mempunyai
penerapan yang terbatas dalam kasus sengketa Gabcíkovo-Nagymaros. Kedua belah
pihak mengakui hanya untuk ketetapan yang sudah terkodifikasi sebelum adanya
hukum kebiasaan internasional yang dapat diterapkan ke dalam perjanjian 1977,
dimana ada sebelum VCLT berlaku diantara kedua negara. Pengadilan
mengidentifikasi pasal 60, 61, dan 62, berkaitan dengan penangguhan dan
penghentian perjanjian, sebagai kodifikasi dari norma kebiasaan internasional.
n “Ecological
Necessity” dan Tanggung Jawab Negara
Pada saat
memorial dan presentasi di depan Mahkamah, baik Hungaria maupun Cekoslovakia
memberikan fakta berkenaan dengan hubungan antara hukum perjanjian dengan
tanggung jawab negara. Pengadilan dalam hal ini menetapkan dengan
menyatakan bahwa :
“Ketika
suatu negara melakukan pelanggaran terhadap hukum internasional. Maka tanggung
jawab internasional adalah mungkin berkaitan dengan kewajiban apapun yang telah gagal untuk dihormati."
Hungaria
tidak mempermasalahkan pelanggaran terhadap penangguhan dan pada akhirnya
penghentian pekerjaan di Nagymaros. Hungaria menyatakan keinginannya atas dasar
tanggung jawab negara yang berdasarkan atas kepentingan ekologi untuk
menghindarkan timbulnya kesalahan. Berdasarkan kepada riset lingkungan, proyek
di Gabcíkovo dan Dunakiliti dapat menimbulkan banjir dan endapan lumpur,
punahnya flora dan fauna, turunnya kualitas dan pendangkalan air. Hal yang
sama, terjadi juga dilihat dari kerangka bendungan di Nagymaros yang
diperkirakan akan menimbulkan erosi pada dasar sungai, menyusutnya lapisan
tanah dan sedimen deposit sungai, endapan lumpur, berkurangnya persediaan air
untuk Budapest dan kerusakan untuk habitat air.
ILC
dalam Draft Articles on the International Responsibility of Statesmengartikan
persyaratan untuk meminta kepentingan negara. Pasal 33 ayat 1a. mensyaratkan
bahwa kepentingan hanya akan dapat menghalangi terjadinya pelanggaran
internasional apabila berkaitan dengan keamanan sebagai kepentingan utama yang
bertabrakan dengan kegentingan dan bahaya. Dimana ketiga syarat itu harus dapat
diyakinkan akan terjadi.Lebih jauh, dibawah pasal 33 ayat 1.b., merupakan
perbuatan yang dilakukan harus mempunyai dampak serius terhadap kepentingan
negara berdasarkan kewajiban yang dijanjikan. Pengadilan menemukan pasal
33 merupakan suatu hukum kebiasaan internasional dalam hal tanggung jawab
negara. Sementara itu, penyelidikan Hungaria untuk perlindungan ekosistem
dapat dipertimbangkan sebagai kepentingan negara, itu hanya bentuk ketakutan
terhadap rusaknya lingkungan yang gagal dibuktikan berdasarkan ketentuan “kegentingan
dan bahaya” berkaitan dengan perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan
negara. Dalam hal yang akan segera terjadi adalah sama dengan kesegeraan
atau dekatnya, sementara bahaya adalah sebanding dengan resiko. Ini penting
untuk dicatat bahwa pengadilan tidak melihat adanya ancaman dari bahaya yang
sesuai dengan karakteristik “genting dan berbahaya”. Perwujudan dalam jangka
panjang bahaya lingkungan akan dapat memenuhi persyaratan jika adanya suatu
kepastian. Pada faktanya, pengadilan tidak melihat adanya bahaya yang akan
timbul pada 1989 ketika pertamakali Hungaria menangguhkan proyeknya.
Putusan
pengadilan adalah kesalahan untuk dengan jelas penurunan untuk mempertimbangkan
fakta ilmiah yang diberikan oleh kedua negara. Berdasarkan itu Bagaimanakah mereka
menetukan penarikan resiko yang jelas melekat pada proyek yang disimpulkan
sebagai bahaya lingkungan yang tidak cukup berdasarkan fakta ilmiah untuk
menghapuskan ketidakjelasan hasil, tanpa adanya evaluasi data dan penemuan
kembali? Beberapa penaksiran, ataupun kegagalan daripadanya, gagal
untuk melihat prinsip pencegahan dalam hukum lingkungan internasional dan
diabaikannya pertimbangan dari percabangan dari ketidakjelasan yang mungkin
terjadi pada masa yang akan datang.
Walaupun
adanya bahaya yang serius yang dapat ditimbulkan, pengadilan berpendapat bahwa
Hungaria mampu untuk itu dibandingkan dengan menunda pekerjaan untuk
menyelesaikan masalah itu. Pertama, Hungaria dapat mengontrol distribusi air di
dunakiliti, jadi adanya upaya pencegahan bahaya banjir dan beberapa resiko yang
mungkin terjadi. Kedua, di Nagymaros, Hungaria dapat memecah batu kerikil di
hilir sungai untuk menghalangi timbulnya erosi dan juga proses air minum yang
digunakan untuk konsumsi di Budapest. Naiknya biaya proyek disamakan dengan
tekhnik yang tidak berhubungan dengan pertanyaan apakah adanya kepentingan
negara. Dalam penilaiannya, Hungaria melakukan tindakan atau kelalaian
pertolongan untuk membawa kepentingan Negara, jika itu adalah satu, dengan cara
demikian menghalangi penerapan pasal 33 dariDraft Articles on the
International Responsibility of States.
Itu adalah
permulaan test untuk menetapkan terjaminnya kepentingan ekologi dibawah
tanggung jawab negara. Hasil yang tidak diinginkan untuk negara merupakan hal
yang mustahil untuk membenarkan penghentian pembangunan semua proyek yang
ditetapkan dibawah perjanjian atas dasar lingkungan.
n Variant C
dan “The Principle of Approximate Application”
Varian C
menunjukan langkan unilateral yang melibatkan Cekoslovakia yang berhadapan
dengan penolakan Hungaria untuk mulai lagi bekerja pada proyek dan
mengikuti hasil yang tidak ditentukan dari negoisasi antar pemerintah.
Proyek varian C dimulai pada bulan November 1991, dengan konstruksi bendungan
Cunovo di wilayah Cekoslovakia. Negoisasi lebih jauh diantara kedua negara
terhambat akibat penolakan Cekoslovakia untuk menghentikan pekerjaan
berdasarkan varian C sampai komisi ahli tripartite dapat menegaskan adanya
dampak negatif terhadap lingkungan dan terhadap penolakan Hungaria untuk
memulai negoisasi kecuali jika varian C ditangguhkan. Cekoslovakia tetap
bekerja berdasarkan varian C.
Komisi Eropa
mengajukan negosiasi dengan melibatkan pihak ketiga pada bulan Oktober 1992.
Pada waktu itu, tahapan pertama pada varian C telah selesai, dasar sungai telah
memilki tulang dengan beton dan terusan utama telah menyempit. Penutupan dasar
sungai dan konstruksi bendungan tetap dilanjutkan. Cekoslovakia menjaga agar
pelaksanaan varian C tidak menimbulkan pelanggaran internasional dibawah the
principle of approximate application. Berdasarkan Cekoslovakia, varian
C mewakili tidak hanya kemungkinan terpenuhinya tujuan dari perjanjian 1977
tetapi juga kewajiban yang berlanjut untuk melaksanakannya dalam itikad baik.
Hungaria berpendapat bahwa varian C tidak hanya melanggar pasal 15, 16, 19, dan
20 pada perjanjian 1977 tetapi juga melanggar kewajiban dibawah konvensi
pengaturan air pada batas wilayah. Pasal 15 berkenaan dengan perlindungan
kualitas air, artikel 16 berkaitan dengan pemeliharaan dasar sungai, pasal 19
berkaitan dengan perlindungan ekosistem dan pasal 20 berkaitan dengan
perlindungan perikanan.
Itu
terdengar bahwa hukum walau bagaimanapun adalah instrument legal untuk berlaku
secara berkelanjutan yang tidak dapat diterapkan secara harfiah untuk salah
satu pihak saja. Itu tanpa membiarkan para pihak untuk mendapatkan keuntungan
atas apa yang terjadi, dimana dapat dilaksanakan dalam hal perkiraan yang dekat
dengan objek utama. Pekerjaan itu adalah menafsirkan dan memberikan dampak terhadap perjanjian agar tidak dirubah.
Perjanjian
1977 dan rencana kerjasama kontrak merupakan objek utama dalam perkembangan
untuk kesatuan sistem pintu air yang tidak dapat dibagi, dengan pasal 8 dan 10
memberikan kepemilikan kerjasama dalam struktur tanpa melihat lokasi wilayah.
Proyek dikordinasikan sebagai satu kesatuan. Pengadilan melihat berdasarkan
definisi, bahwa objektifitas tidak dapat dicapai melalui perbuatan
unilateral. Sehingga varian C gagal untuk meyakinkan kondisi yang telah
dibuat oleh Judge Lauterpacht, dalam kaitannya dengan hal ini membebaskan
pengadilan untuk menentukan apakah the principle of approximate
application merupakan prinsip umum hukum internasional ataukah bukan.
Walaupun Cekoslovakia
tidak dapat bersandar pada the principle of approximate application untuk
menghindari timbulnya pelanggaran seperti yang ditetapkan dalam perjanjian
1977, minoritas hakim membedakan adanya pelaksanaan yang berbeda antara varian
C pada 1991 dan pada 1992. Sementara pembangunan di Cunovo
dibutuhkan untuk pelaksanaan varian C, dimana itu dapat dengan mudah dihentikan
dan seperti anggapan karakter dari langkah – langkah pencegahan atau
kesempatan kemungkinan negoisasi yang terhenti. Tidak adanya pelanggaran yang
dilakukan sampai pembendungan sungai mulai pada 1992. Tindakan yang
berhubungan dengan pelanggaran hukum tidak membingungkan dengan penyerangan
sebenarnya. Sehingga Cekoslovakia berhak untuk melaksanakan varian C
pada 1991 tetapi melakukan pelanggaran dengan perpanjangan operasi pembendungan
di sungai Danube.
n Dasar Untuk Penghentian Suatu Perjanjian
Pada 19 mei
1992, Hungaria menghentikan perjanjian 1977 sebagai konsekuensi penolakan
Cekoslovakia untuk penangguhan pekerjaan varian C selama proses mediasi. Dimana
dalam perjanjian itu sendiri tidak mencantumkan klausa penghentian. Berkaitan
dengan hal itu Hungaria mengajukan lima pendapat untuk membenarkan tindakannya,
yaitu : kepentingan negara “state of necessity”, ketidakmungkinan pelaksanaan
perjanjian “imposibility of performance of the treaty”, munculnya perubahan
keadaan yang sangat mendasar “fundamental changes of circumstances”,
pelanggaran material perjanjian oleh Cekoslovakia, dan perkembangan norma baru
dalam hukum lingkungan internasional.
Pengadilan
dengan mudah mematahkan pendapat Hungaria yang pertama, dengan menyatakan bahwa
kepentingan bukan merupakan dasar untuk pengakhiran perjanjan. Walaupun
kepentingan negara dapat dibuktikan, itu tidak dapat dilaksanakan karena adanya
kewajiban dibawah perjanjian yang secara otomatis timbul.
Doktrin
ketidakmampuan untuk melaksanakan perjanjian tertera dalam pasal 61 pada
VCLT 1969, dimana mengharuskan menghilangnya secara permanen atau rusaknya
suatu objek dalam pelaksanaan suatu pejanjian sehingga dapat dijadikan dasar
untuk menghentikan atau menarik diri dari suatu perjanjian. Dalam kasus ini
rezim legal yang memerintah proyek the Gabcíkovo-Nagymaros tidaklah
hilang. Pasal 15,19, dan 20 pada perjanjian 1977 memberikan klausula
dimana dapat diatur kembali berdasarkan atas kepentingan ekonomi dan
lingkungan. Selanjutnya, pasal 61 ayat 2 VCLT 1969 menghalangi pelaksanaan dari
doktrin dimana keluhan mengenai ketidakmampuan merupakan hasil dari pelanggaran
oleh penghentian suatu perjanjian oleh pihak dalam perjanjian. Jika kerjasama
investasi menghambat untuk hal dimana pelaksanaannya adalah mustahil, itu
merupakan akibat dari penghentian pekerjaan oleh hungaria.
Pasal 62
VCLT 1969 merupakan kodifikasi hukum internasional berkenaan dengan perubahan
keadaan yang sangat mendasar dan hubungan perjanjian. Hungaria menyampaikan
bahwa perjanjian 1977 adalah tujuan awal untuk penggabungan negara sosialis.
Perubahan mendasar yang diambil dari pemindahan “kesatuan dan sistem operasi yang tidak dapat dibagi” dengan skema unilateral.
Munculnya kedua belah pihak dalam pasar ekonomi; mutasi kerangka kerja
perjanjian kedalam norma yang tetap; dan transformasi perjanjian yang sesuai
dengan perlindungan lingkungan kedalam “resep bencana lingkungan”. Pengadilan menilai
walaupun adanya perubahan politik dan berkurangnya kelangsungan ekonomi adalah
relevan untuk pembuatan perjanjian, mereka tidak dekat dengan objek dan tujuan
pada perjanjian 1977 yang berdasarkan dasar yang penting dalam terikatnya suatu
negara. Perkembangan baru dalam ilmu pengetahuan berkaitan dengan
lingkungan tidak dapat dilihat oleh perjanjian dan tidak dapat mewakili
perubahan yang mendasar. Pengadilan tidak mempertimbangkan apakah
timbulnya suatu norma baru dalam lingkungan dapat megkatalisasi pelaksanaan
dari pasal 62 dalam situasi dimana istilah perjanjian berdiri jijik untuk norma
baru.
Tuntutan
hungaria terhadap material varian C yang telah melanggar pasal 15, 19 dan 20
pada perjanjian 1977, berkaitan dengan perlindungan terhadap kualitas air,
pemeliharaan ekosistem dan menjaga kepentingan perikanan. Pasal 60 ayat 3 pada
VCLT menerima bahwa pelanggaran material dalam perjanjian dapat digunakan
sebagai dasar untuk menghentikan perjanjian bagi negara yang menjadi korban.
Memperpanjang untuk memberi alasan dalam the principle of approximate
application,pengadilan menilai bahwa pelanggaran hanya terjadi apabila
adanya pengalihan pada sungai Danube. Seperti apa yang telah
dilakukanCekoslovakia dengan membendung Danube setelah 19 mei 1992, penghentian
perjanjian oleh hungaria adalah premature dan tidak sah.
Sebagai
dasar akhir untuk pembenaran penghentian oleh Hungaria, berdasarkan kepada
prinsip pencegahan dalam hukum lingkungan adanya kewajiban untuk tidak
mengakibatkan kerugian yang nyata terhadap negara lain. Pada saat ini
berkembang prinsip erga omnes yaitu sic utere tuo ut alienum non
laedas, bahwa segala aktivitas yang terjadi dalam suatu Negara tidak
boleh menimbulkan kerugian pada negara lain. Cekoslovakia menjawab dengan
menegaskan bahwa tidak adanya campur tangan perkembangan dalam norma hukum
lingkungan internasional yang menimbulkan prinsip hukum umum yang dapat
mengesampingkan ketetapan dalam perjanjian 1977. Pengadilan menghindari
pertimbangan dari usul, mengakhiri bahwa “adanya perhatian terhadap pasal 15,
19 dan 20.pada perjanjian 1977”. Memberikan hukum lingkungan internasional
sebagai sesuatu yang terus berjalan dan berkembang. Itu merupakan suatu
ketidakberuntungan bahwa ICJ tidak mengambil kesempatan untuk mendiskusikan
peran pemerintah dalam hubungan antar negara. Kesimpulannya, pengadilan harus
dapat memperjelas pelaksanaan putusan kontroversial berkenaan dengan
prinsip sic utere untuk membatasi gagasan tidak tertutupnya
wilayah kedaulatan dalam kasus Trail Smelter arbitration.
VII. KESIMPULAN
Kasus proyek
Gabcikovo-Nagymaros adalah salah satu contoh kasus pelanggaran perjanjian
internasional. Ketika suatu subjek hukum, dalam hal ini negara, telah
mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian, maka subjek hukum tersebut wajib
tunduk dalam perjanjian tersebut sesuai dengan asas Pacta Sunt Servanda, baik
untuk memenuhi kewajiban maupun mendapatkan haknya sesuai dengan yang tercantum
dalam perjanjian tersebut. Suatu pelanggaran terhadap perjanjian internasional
menimbulkan tanggung jawab baru kepada si pelanggar perjanjian.
DAFTAR PUSTAKA
http://icj-cij.org
http://publikasi.umy.ac.id/index.php/hi/article/viewFile/1180/1325
http://www.invispress.com
Komentar ini telah dihapus oleh administrator blog.
BalasHapus