SELAMAT DATANG

Selamat Datang, Blog ini merupakan sarana komunikasi yang diperuntukkan bagi mereka yang ingin mengetahui, mengerti, memahami dan menjadikan pedoman dalam penyusunan tugas-tugas yang berkaitan dengan seputar dunia hukum, Alangkah baiknya jika Anda dapat mengoreksi dan memberikan masukan mengenai blog ini, dan Anda juga dapat mengirimkan legal opini, artikel, jurnal tentang Hukum untuk diposting di blog ini (dengan sumber yang jelas) melalui alamat email: sendi134@yahoo.com, Terima Kasih. - SPN

1. Bijaklah dengan tindakanmu, jangan seakan-akan kau adalah manusia terpandai di dunia. #Filosofidunia
2. Berikan apa yang tidak dapat dia temukan di tempat manapun, dan dia pasti akan kembali kepadamu.- @Motivasijiwa
3. Waktu mencoba semangat kita, masalah membuat kita Kuat, Tangguh, dan Menang! - @Master_Kata
4. Pekerjaan yang mulia bukan ditentukan dari seberapa banyak pujian, tapi seberapa besar kita dapat berkorban dalam suatu keterbatasan hingga menjadikan benih-benih masa depan sebagai penerus bangsa, menjadi suatu aset yang membanggakan dan menjadikan negeri ini lebih berwibawa di mata dunia. - @Sendhynugraha

TUNAS BANGSA BERDIKARI

TUNAS BANGSA BERDIKARI
MARI BERGABUNG BERSAMA KAMI DAN JADILAH PARA NOTARIS HANDAL KARENA DISINILAH KAMI DIDIDIK DAN DILATIH SERTA DICETAK MENJADI NOTARIS HANDAL DAN PROFESIONAL DI INDONESIA.

Selasa, 02 April 2013

ANAILISA I KASUS PROYEK GABCIKOVO-NAGYMAROS (CASE)



KASUS I
PROYEK GABCIKOVO-NAGYMAROS

I.          FAKTA HUKUM

(1)       Pada tanggal 16 September 1977, Republik Rakyat Hungaria dan Republik Rakyat Cekoslovakia (Czechoslovak), menandatangani sebuah perjanjian pembangunan dan pengoperasian sistem pintu air Gabcikovo-Nagymaros  “The Construction  And Operation Of The Gabcikovo-Nagymaros System of Locks” (selanjutnya disebut Perjanjian 1977). Perjanjian antara kedua negara ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 1978, isinya menentukan prinsip-prinsip kerja yang digunakan dalam pembangunan proyek di sungai Danube. Perjanjian ini juga mengatur pembangunan dua seri pintu air, yaitu di Gabcikovo (di teritorial Cekoslovakia) dan di Nagymaros (di Teritorial Hungaria) untuk membentuk ”sebuah sistem operasi karya yang  tunggal dan tidak dapat dibagi”.

(3)       Pada Tanggal 13 mei 1989, karena muncul kritik-kritik yang hebat terhadap proyek yang dijalankan di Hungaria, Pemerintah Hungaria memutuskan untuk menangguhkan pekerjaan di Nagymaros, penundaan tersebut ialah sampai otoritas yang berkompeten menyelesaikan berbagai studi terhadap proyek itu yang harus selesai sebelum 31 Juli 1989.
(4)       Pada tanggal 21 Juli 1989, pemerintah Hungaria memperpanjang penangguhan proyek di Nagymaros sampai 31 Oktober 1989. Selain itu juga menangguhkan pekerjaan di Dunakiliti sampai saat yang sama.
(5)       Pada tanggal 27 Oktober 1989, Hungaria memutuskan untuk meningalkan pekerjaan di Nagymaros dan melaksanakan status quo di Dunakiliti.
(6)       Pada periode tersebut di atas para pihak melaksanakan negosiasi. Cekoslovakia mengajukan solusi alternatif yang salah satunya adalah solusi alternatif yang disebut “Varian C”, yakni meminta sebuah pengalihan unilateral dari sungai Danube oleh Cekoslovakia pada wilayah teritorinya sekitar 10 km ke arah hulu Dunakiliti. Dalam tingkat akhir, Varian C memasukan juga pembangunan di Cunovo sebuah DAM, tempat dimana terdapat sebuah tanggul penghubung dam ke pinggiran sungai selatan dari canal bypass. Ketentuan dibuat sebagai pekerjaan tambahan.
(7)       Pada tanggal 23 Juli 1991, pemerintah Cekoslovakia memutuskan untuk memulai konstruksi untuk menjalankan proyek Gabcikovo berdasarkan solusi sementara. Pekerjaan berdasarkan Varian C dimulai November 1991. Diskusi berlanjut antara kedua belah pihak namun tidak berhasil.
(8)       Pada tanggal 19 Mei 1992 pemerintah Hungaria mengirim Nota pembatalan Perjanjian 1977 dengan akibat yang ditimbulkannya sejak 25 Mei 1992 pada 15 Oktober 1992.
(9)       Pada tanggal 1 januari 1993 Slovakia merdeka sebagai salah satu suksesor (disamping Ceko) dari Cekoslovakia.
(10)     Perkara diajukan ka mahkamah pada tanggal 2 juli 1993  dengan special agreement yang ditandatangani Slovakia dan Hungaria di Brusels 7 April 1993.

II.         PERMASALAHAN HUKUM

1.    Apakah Republik Hungaria berhak menunda dan  memutusakan pengerjaan Proyek Nagymaros dan dalam bagian Proyek Gabcikovo  pada tahun 1989, dimana perjanjian Internasional melekatkan tanggungjawab pada Republik Hungaria?
2.    Apakah Ceko dan Slovakia berhak untuk beralih ke “Provisional solution”(solusi sementara) pada pada november 1991 dan melaksanakan sistem ini sejak oktober 1992?
3.    Apa saja efek hukum dari notifikasi pengakhiran perjanjian internasional oleh Hungaria pada 19 mei 1992?

III.        PUTUSAN PENGADILAN

Putusan pengadilan terkait masalah hukum terdapat dalam Pasal 2, ayat (1) Special Agreement:
1.    Hungaria tidak berhak untuk menunda dan kemudian meninggalkan pengerjaan Proyek Nagymaros yang merupakan bagian dari Proyek Gabcikovo dimana Perjanjian Internasional pada 16 September 1997 dan instrumen yang berhubungan dengan perjanjian itu melekatkan tanggungjawab padapara pihak.
2.    Cekoslovakia berhak untuk beralih ke solusi sementara ”provisional solution” sebagaimana dideskripsikan di dalam klausula-klausula special agreement pada November 1991.
3.    Cekoslovakia tidak berhak untuk melaksanakan solusi sementara “provisional solution”  ini, sejak Oktober 1992.
4.    Pemberitahuan pengakhiran Perjanjian 16 September 1997 dan instrumen yang berhubungan denganya oleh Hungaria, pada 19 Mei 1992 tidak  memiliki akibat hukum  pengakhiran perjanjian tersebut.

Putusan terkait masalah hukum yang diajukan pada Pasal 2 Ayat (2) dan pasal 5 Special Agreement:
1.    Menemukan bahwa Slovakia sebagai suksesor cekoslovakia, menjadi pihak dalam perjanjian 1977 sejak 1 januari 1993.
2.    Hungaria dan Slovakia harus menegosiasikan dalam itikad baik berdasarkan situasi yang muncul, dan harus mengambil segala tindakan yang dibutuhkan untuk menjamin pencapaian tujuan Perjanjian 1977, sesuai dengan yang telah mereka sepakati sebelumnya.
3.    Kecuali jika para pihak setuju sebaliknya, rezim Join Operation harus dilaksanakan sesuai dengan Perjanjian 1977.
4.    Kecuali jika para pihak setuju sebaliknya, Hungaria harus mengkompensasi Slovakia untuk kerusakan yang diderita Cekoslovakia dan oleh Slovakia dalam hal penundaan dan penelantaran pekerjaan oleh Hungaria yang merupakan tanggungjawabnya;  dan Slovakia harus membayar kompensasi kepada Hungaria untuk kerugian yang dideritanya dalam hal menjalankan tindakan sementara”provisional solution” oleh Cekoslovakia dan pemeliharaan tindakan sementara tersebut oleh Slovakia.
5.    Penyelesaian dari tanggungan untuk konstruksi dan operasi perkerjaan harus dipengaruhi sesuai dengan ketentuan yang relevan dari perjanjian 1977 dan instrumen terkaitnya, tanggungan seharunya dari tindakan seperti itu  karena akan diambil oleh para pihak dalam aplikasi poin 2b dan c dari ketentuan operatif saat ini.

VI.       ANALISIS

The Vienna Convention on the Law of Treaties mempunyai penerapan yang terbatas dalam kasus sengketa Gabcíkovo-Nagymaros. Kedua belah pihak mengakui hanya untuk ketetapan yang sudah terkodifikasi sebelum adanya hukum kebiasaan internasional yang dapat diterapkan ke dalam perjanjian 1977, dimana ada sebelum VCLT berlaku diantara kedua negara. Pengadilan mengidentifikasi pasal 60, 61, dan 62, berkaitan dengan penangguhan dan penghentian perjanjian, sebagai kodifikasi dari norma kebiasaan internasional.

n  Ecological Necessity” dan Tanggung Jawab Negara
Pada saat memorial dan presentasi di depan Mahkamah, baik Hungaria maupun Cekoslovakia memberikan fakta berkenaan dengan hubungan antara hukum perjanjian dengan tanggung jawab negara. Pengadilan dalam hal ini menetapkan  dengan menyatakan bahwa :
“Ketika suatu negara melakukan pelanggaran terhadap hukum internasional. Maka tanggung jawab internasional adalah mungkin berkaitan dengan kewajiban apapun yang telah gagal untuk dihormati."
Hungaria tidak mempermasalahkan pelanggaran terhadap penangguhan dan pada akhirnya penghentian pekerjaan di Nagymaros. Hungaria menyatakan keinginannya atas dasar tanggung jawab negara yang berdasarkan atas kepentingan ekologi untuk menghindarkan timbulnya kesalahan. Berdasarkan kepada riset lingkungan, proyek di Gabcíkovo dan Dunakiliti dapat menimbulkan banjir dan endapan lumpur, punahnya flora dan fauna, turunnya kualitas dan pendangkalan air. Hal yang sama, terjadi juga dilihat dari kerangka bendungan di Nagymaros yang diperkirakan akan menimbulkan erosi pada dasar sungai, menyusutnya lapisan tanah dan sedimen deposit sungai, endapan lumpur, berkurangnya persediaan air untuk Budapest dan kerusakan untuk habitat air.
ILC dalam Draft Articles on the International Responsibility of Statesmengartikan persyaratan untuk meminta kepentingan negara. Pasal 33 ayat 1a. mensyaratkan bahwa kepentingan hanya akan dapat menghalangi terjadinya pelanggaran internasional apabila berkaitan dengan keamanan sebagai kepentingan utama yang bertabrakan dengan kegentingan dan bahaya. Dimana ketiga syarat itu harus dapat diyakinkan akan terjadi.Lebih jauh, dibawah pasal 33 ayat 1.b., merupakan perbuatan yang dilakukan harus mempunyai dampak serius terhadap kepentingan negara berdasarkan kewajiban yang dijanjikan. Pengadilan menemukan pasal 33 merupakan suatu hukum kebiasaan internasional dalam hal tanggung jawab negara. Sementara itu, penyelidikan Hungaria untuk perlindungan ekosistem dapat dipertimbangkan sebagai kepentingan negara, itu hanya bentuk ketakutan terhadap rusaknya lingkungan yang gagal dibuktikan berdasarkan ketentuan “kegentingan dan bahaya” berkaitan dengan perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan negara. Dalam hal yang akan segera terjadi adalah sama dengan kesegeraan atau dekatnya, sementara bahaya adalah sebanding dengan resiko. Ini penting untuk dicatat bahwa pengadilan tidak melihat adanya ancaman dari bahaya yang sesuai dengan karakteristik “genting dan berbahaya”. Perwujudan dalam jangka panjang bahaya lingkungan akan dapat memenuhi persyaratan jika adanya suatu kepastian. Pada faktanya, pengadilan tidak melihat adanya bahaya yang akan timbul pada 1989 ketika pertamakali Hungaria menangguhkan proyeknya.
Putusan pengadilan adalah kesalahan untuk dengan jelas penurunan untuk mempertimbangkan fakta ilmiah yang diberikan oleh kedua negara. Berdasarkan itu Bagaimanakah mereka menetukan penarikan resiko yang jelas melekat pada proyek yang disimpulkan sebagai bahaya lingkungan yang tidak cukup berdasarkan fakta ilmiah untuk menghapuskan ketidakjelasan hasil, tanpa adanya evaluasi data dan penemuan kembali?  Beberapa penaksiran, ataupun kegagalan daripadanya, gagal untuk melihat prinsip pencegahan dalam hukum lingkungan internasional dan diabaikannya pertimbangan dari percabangan dari ketidakjelasan yang mungkin terjadi pada masa yang akan datang.
Walaupun adanya bahaya yang serius yang dapat ditimbulkan, pengadilan berpendapat bahwa Hungaria mampu untuk itu dibandingkan dengan menunda pekerjaan untuk menyelesaikan masalah itu. Pertama, Hungaria dapat mengontrol distribusi air di dunakiliti, jadi adanya upaya pencegahan bahaya banjir dan beberapa resiko yang mungkin terjadi. Kedua, di Nagymaros, Hungaria dapat memecah batu kerikil di hilir sungai untuk menghalangi timbulnya erosi dan juga proses air minum yang digunakan untuk konsumsi di Budapest. Naiknya biaya proyek disamakan dengan tekhnik yang tidak berhubungan dengan pertanyaan apakah adanya kepentingan negara. Dalam penilaiannya, Hungaria melakukan tindakan atau kelalaian pertolongan untuk membawa kepentingan Negara, jika itu adalah satu, dengan cara demikian menghalangi penerapan pasal 33 dariDraft Articles on the International Responsibility of States.
Itu adalah permulaan test untuk menetapkan terjaminnya kepentingan ekologi dibawah tanggung jawab negara. Hasil yang tidak diinginkan untuk negara merupakan hal yang mustahil untuk membenarkan penghentian pembangunan semua proyek yang ditetapkan dibawah perjanjian atas dasar lingkungan.            

n  Variant C dan “The Principle of Approximate Application”
Varian C menunjukan langkan unilateral yang melibatkan Cekoslovakia yang berhadapan dengan penolakan Hungaria untuk mulai lagi bekerja pada proyek dan mengikuti  hasil yang tidak ditentukan dari negoisasi antar pemerintah. Proyek varian C dimulai pada bulan November 1991, dengan konstruksi bendungan Cunovo di wilayah Cekoslovakia. Negoisasi lebih jauh diantara kedua negara terhambat akibat penolakan Cekoslovakia untuk menghentikan pekerjaan berdasarkan varian C sampai komisi ahli tripartite dapat menegaskan adanya dampak negatif terhadap lingkungan dan terhadap penolakan Hungaria untuk memulai negoisasi kecuali jika varian C ditangguhkan. Cekoslovakia tetap bekerja berdasarkan varian C.
Komisi Eropa mengajukan negosiasi dengan melibatkan pihak ketiga pada bulan Oktober 1992. Pada waktu itu, tahapan pertama pada varian C telah selesai, dasar sungai telah memilki tulang dengan beton dan terusan utama telah menyempit. Penutupan dasar sungai dan konstruksi bendungan tetap dilanjutkan. Cekoslovakia menjaga agar pelaksanaan varian C tidak menimbulkan pelanggaran internasional dibawah the principle of approximate application. Berdasarkan Cekoslovakia, varian C mewakili tidak hanya kemungkinan terpenuhinya tujuan dari perjanjian 1977 tetapi juga kewajiban yang berlanjut untuk melaksanakannya dalam itikad baik. Hungaria berpendapat bahwa varian C tidak hanya melanggar pasal 15, 16, 19, dan 20 pada perjanjian 1977 tetapi juga melanggar kewajiban dibawah konvensi pengaturan air pada batas wilayah. Pasal 15 berkenaan dengan perlindungan kualitas air, artikel 16 berkaitan dengan pemeliharaan dasar sungai, pasal 19 berkaitan dengan perlindungan ekosistem dan pasal 20 berkaitan dengan perlindungan perikanan.
Itu terdengar bahwa hukum walau bagaimanapun adalah instrument legal untuk berlaku secara berkelanjutan yang tidak dapat diterapkan secara harfiah untuk salah satu pihak saja. Itu tanpa membiarkan para pihak untuk mendapatkan keuntungan atas apa yang terjadi, dimana dapat dilaksanakan dalam hal perkiraan yang dekat dengan objek utama. Pekerjaan itu adalah menafsirkan dan memberikan dampak terhadap perjanjian agar tidak dirubah.  
Perjanjian 1977 dan rencana kerjasama kontrak merupakan objek utama dalam perkembangan untuk kesatuan sistem pintu air yang tidak dapat dibagi, dengan pasal 8 dan 10 memberikan kepemilikan kerjasama dalam struktur tanpa melihat lokasi wilayah. Proyek dikordinasikan sebagai satu kesatuan. Pengadilan melihat berdasarkan definisi, bahwa objektifitas tidak dapat dicapai melalui perbuatan unilateral. Sehingga varian C gagal untuk meyakinkan kondisi yang telah dibuat oleh Judge Lauterpacht, dalam kaitannya dengan hal ini membebaskan pengadilan untuk menentukan apakah the principle of approximate application merupakan prinsip umum hukum internasional ataukah bukan.
Walaupun Cekoslovakia tidak dapat bersandar pada the principle of approximate application untuk menghindari timbulnya pelanggaran seperti yang ditetapkan dalam perjanjian 1977, minoritas hakim membedakan adanya pelaksanaan yang berbeda antara varian C pada 1991 dan  pada 1992. Sementara pembangunan di Cunovo dibutuhkan untuk pelaksanaan varian C, dimana itu dapat dengan mudah dihentikan dan seperti anggapan karakter dari langkah – langkah  pencegahan atau kesempatan kemungkinan negoisasi yang terhenti. Tidak adanya pelanggaran yang dilakukan sampai pembendungan sungai mulai pada 1992. Tindakan yang berhubungan dengan pelanggaran hukum tidak membingungkan dengan penyerangan sebenarnya.  Sehingga Cekoslovakia berhak untuk melaksanakan varian C pada 1991 tetapi melakukan pelanggaran dengan perpanjangan operasi pembendungan di sungai Danube.

n  Dasar Untuk Penghentian Suatu Perjanjian
Pada 19 mei 1992, Hungaria menghentikan perjanjian 1977 sebagai konsekuensi penolakan Cekoslovakia untuk penangguhan pekerjaan varian C selama proses mediasi. Dimana dalam perjanjian itu sendiri tidak mencantumkan klausa penghentian. Berkaitan dengan hal itu Hungaria mengajukan lima pendapat untuk membenarkan tindakannya, yaitu : kepentingan negara “state of necessity”, ketidakmungkinan pelaksanaan perjanjian “imposibility of performance of the treaty”, munculnya perubahan keadaan yang sangat mendasar “fundamental changes of circumstances”, pelanggaran material perjanjian oleh Cekoslovakia, dan perkembangan norma baru dalam hukum lingkungan internasional.
Pengadilan dengan mudah mematahkan pendapat Hungaria yang pertama, dengan menyatakan bahwa kepentingan bukan merupakan dasar untuk pengakhiran perjanjan. Walaupun kepentingan negara dapat dibuktikan, itu tidak dapat dilaksanakan karena adanya kewajiban dibawah perjanjian yang secara otomatis timbul.
Doktrin ketidakmampuan untuk melaksanakan  perjanjian tertera dalam pasal 61 pada VCLT 1969, dimana mengharuskan menghilangnya secara permanen atau rusaknya suatu objek dalam pelaksanaan suatu pejanjian sehingga dapat dijadikan dasar untuk menghentikan atau menarik diri dari suatu perjanjian. Dalam kasus ini rezim legal yang memerintah proyek the Gabcíkovo-Nagymaros tidaklah hilang. Pasal 15,19, dan 20 pada perjanjian 1977 memberikan klausula dimana dapat diatur kembali berdasarkan atas kepentingan ekonomi dan lingkungan. Selanjutnya, pasal 61 ayat 2 VCLT 1969 menghalangi pelaksanaan dari doktrin dimana keluhan mengenai ketidakmampuan merupakan hasil dari pelanggaran oleh penghentian suatu perjanjian oleh pihak dalam perjanjian. Jika kerjasama investasi menghambat untuk hal dimana pelaksanaannya adalah mustahil, itu merupakan akibat dari penghentian pekerjaan oleh hungaria.
Pasal 62 VCLT 1969 merupakan kodifikasi hukum internasional berkenaan dengan perubahan keadaan yang sangat mendasar dan hubungan perjanjian. Hungaria menyampaikan bahwa perjanjian 1977 adalah tujuan awal untuk penggabungan negara sosialis. Perubahan mendasar yang diambil dari pemindahan “kesatuan dan sistem operasi yang tidak dapat dibagi” dengan skema unilateral. Munculnya kedua belah pihak dalam pasar ekonomi; mutasi kerangka kerja perjanjian kedalam norma yang tetap; dan transformasi perjanjian yang sesuai dengan perlindungan lingkungan kedalam “resep bencana lingkungan”. Pengadilan menilai walaupun adanya perubahan politik dan berkurangnya kelangsungan ekonomi adalah relevan untuk pembuatan perjanjian, mereka tidak dekat dengan objek dan tujuan pada perjanjian 1977 yang berdasarkan dasar yang penting dalam terikatnya suatu negara. Perkembangan baru dalam ilmu pengetahuan berkaitan dengan lingkungan tidak dapat dilihat oleh perjanjian dan tidak dapat mewakili perubahan yang mendasar. Pengadilan tidak mempertimbangkan apakah timbulnya suatu norma baru dalam lingkungan dapat megkatalisasi pelaksanaan dari pasal 62 dalam situasi dimana istilah perjanjian berdiri jijik untuk norma baru.
Tuntutan hungaria terhadap material varian C yang telah melanggar pasal 15, 19 dan 20 pada perjanjian 1977, berkaitan dengan perlindungan terhadap kualitas air, pemeliharaan ekosistem dan menjaga kepentingan perikanan. Pasal 60 ayat 3 pada VCLT menerima bahwa pelanggaran material dalam perjanjian dapat digunakan sebagai dasar untuk menghentikan perjanjian bagi negara yang menjadi korban. Memperpanjang untuk memberi alasan dalam the principle of approximate application,pengadilan menilai bahwa pelanggaran hanya terjadi apabila adanya pengalihan pada sungai Danube. Seperti apa yang telah dilakukanCekoslovakia dengan membendung Danube setelah 19 mei 1992, penghentian perjanjian oleh hungaria adalah premature dan tidak sah.
Sebagai dasar akhir untuk pembenaran penghentian oleh Hungaria, berdasarkan kepada prinsip pencegahan dalam hukum lingkungan adanya kewajiban untuk tidak mengakibatkan kerugian yang nyata terhadap negara lain. Pada saat ini berkembang prinsip erga omnes  yaitu sic utere tuo ut alienum non laedas, bahwa segala aktivitas yang terjadi dalam suatu Negara tidak boleh menimbulkan kerugian pada negara lain. Cekoslovakia menjawab dengan menegaskan bahwa tidak adanya campur tangan perkembangan dalam norma hukum lingkungan internasional yang menimbulkan prinsip hukum umum yang dapat mengesampingkan ketetapan dalam perjanjian 1977. Pengadilan menghindari pertimbangan dari usul, mengakhiri bahwa “adanya perhatian terhadap pasal 15, 19 dan 20.pada perjanjian 1977”. Memberikan hukum lingkungan internasional sebagai sesuatu yang terus berjalan dan berkembang. Itu merupakan suatu ketidakberuntungan bahwa ICJ tidak mengambil kesempatan untuk mendiskusikan peran pemerintah dalam hubungan antar negara. Kesimpulannya, pengadilan harus dapat memperjelas pelaksanaan putusan kontroversial berkenaan dengan prinsip sic utere untuk membatasi gagasan tidak tertutupnya wilayah kedaulatan dalam kasus Trail Smelter arbitration.

VII.      KESIMPULAN

Kasus proyek Gabcikovo-Nagymaros adalah salah satu contoh kasus pelanggaran perjanjian internasional. Ketika suatu subjek hukum, dalam hal ini negara, telah mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian, maka subjek hukum tersebut wajib tunduk dalam perjanjian tersebut sesuai dengan asas Pacta Sunt Servanda, baik untuk memenuhi kewajiban maupun mendapatkan haknya sesuai dengan yang tercantum dalam perjanjian tersebut. Suatu pelanggaran terhadap perjanjian internasional menimbulkan tanggung jawab baru kepada si pelanggar perjanjian.

DAFTAR PUSTAKA

http://icj-cij.org
http://publikasi.umy.ac.id/index.php/hi/article/viewFile/1180/1325
http://www.invispress.com


Tidak ada komentar:

Poskan Komentar