ANALISA I LOTUS CASE

I.          FAKTA HUKUM

(1)  Pada tanggal 2 Agustus 1926 terjadi tabrakan antara SS Lotus, sebuah kapal uap Prancis dengan SS-Boz Kourt, sebuah kapal Turki, di suatu daerah di utara Mytilene. Delapan warga Turki atas kapal Boz Kourt tenggelam akibat kecelakaan tersebut.

(2)  Kapten kapal Lotus yang bernama M. Demons ditangkap oleh pemerintah Turki sekaligus dimintai keterangan. M. Demons ditahan dan diadili oleh Turki dengan alasan telah melakukan tindakan kejahatan pidana pembunuhan yang menimbulkan korban dan menyebabkan kerugian terhadap kapal tambang Turki.

(3)  Pemerintah Prancis keberatan atas penahanan yang dilakukan Turki karena dianggap tindakan itu tidak sejalan dengan Hukum Internasional dan pihak Turki tidak memiliki Jurisdiksi untuk mengadili perkara itu, serta berpandangan bahwa negara benderalah yang memiliki Jurisdiksi eksklusif atas kapal di laut lepas (floating island theory).

(4)  Pada tanggal 7 September 1927, ketika belum adanya Perserikatan Bangsa-Bangsa, kasus tersebut diajukan Mahkamah Internasional Permanen (Permanent-ICJ), yang mana merupakan bagian yudisial dari Liga Bangsa-Bangsa (pendahulu Perserikatan Bangsa-Bangsa).

II.         MASALAH HUKUM

Yurisdiksi negara manakah yang berhak mengadili kasus tersebut?

III.        KEPUTUSAN PERMANENT INTERNASIONAL COURT OF JUSTICE

Prinsip atau pendekatan Lotus biasanya dianggap sebagai dasar hukum internasional, mengatakan bahwa negara-negara berdaulat dapat bertindak dengan cara apapun yang mereka inginkan asalkan tidak bertentangan dengan larangan eksplisit. Prinsip ini merupakan hasil dari kasus Lotus, kemudian ditolak oleh Pasal 11 dari Tinggi Konvensi Laut 1958.

 Konvensi, yang diadakan di Jenewa, meletakkan penekanan pada fakta bahwa hanya negara atau bendera negara yang tersangka pelaku adalah yang memiliki yurisdiksi nasional atas pelaut tentang insiden yang terjadi di laut lepas. Tampak dari keputusan Permanent Court of Internasional Justice dalam Lotus case bahwa opinion Juris merupakan suatu hal yang merupakan kesimpulan dari semua keadaan, bukan semata-mata tindakan terinci yang merupakan unsur materi dari apa yang dinyatakan kaidah kebiasaan.

Keputusan dalam perkara ini adalah, diantaranya:

1.    Memutuskan bahwa tidak ada kaidah kebiasaan yang memberikan yurisdiksi pidana eksklusif dalam kasus tabrakan di laut lepas dari pihak Negara bendera kapal, berkenaan dengan semua insiden di atas kapal, karena dari materi yang relevan yang dipertimbangkan, perundang-undangan nasional tidak konsisten, tidak ada kecenderungan yang seragam yang dapat disimpulkan dari traktat  traktat, serta adanya perbedaan pandangan di antara para sarjana. Untuk itu jurisdiksi dapat dilaksanakan juga oleh Negara bendera kapal atas kapal dimana tindak pidana yang mengakibatkan timbulnya tabrakan.

2.    Memutuskan bahwa tidak ada pembatasa atas pelaksanaan yurisdiksi oleh setiap Negara kecuali jika pembatasan itu dapat diperlihatkan dengan bukti konklusif yang keberadaannya sebagai suatu prinsip hokum internasional. PCIJ tidak menerima tesis yang dikemukakan oleh Perancis bahwa suatu klaim yurisdiksi oleh suatu Negara harus dibenarkan oleh hokum internasional dan praktek hokum internasional. Kewajiban tersebut terletak di pihak Negara yang menyatakan bahwa pelaksanaan yurisdiksi itu sah, untuk mempelihatkan bahwa praktek jurisdiksi itu dilarang oleh hokum internasional.

3.    Terkait dengan tanggung jawab pidana atau disiplin nahkoda atau setiap orang lainnya dalam kapal, maka tidak boleh ada penuntutan pidana atau disiplin terhadap orang-orang tersebut kecuali di hadapan peradilan atau pejabat pejabat administrasi dari Negara bendera atau Negara dari mana orang tersebut menjadi warga Negara.

IV.       ANALISIS KASUS

Asas-asas Hukum Internasional yang berlaku adalah

◘     Jurisdiksi atas Kapal

Kebangsaan kapal laut mengikuti negara dimana kapal didaftarkan. Karenanya pendaftaran kapal menjadi bukti terciptanya status kebangsaan atas kapal yang ditunjukkan dengan bendera negara dimana kapal didaftarkan. Oleh karenanya bendera negara dan tanda-tanda negara menjadi bukti prima facie bagi kebangsaan suatu kapal. Adanya kebangsaan kapal ini menjadikan negara bendera memiliki kualitas sebagai penjamin (guarantor) dan pelindung (protector) atas kapal itu dalam kegiatannya (pengaturan lebih lanjut terdapat dalam pasal 91, 92, 94 UNCLOS 1982).

Kapal perang juga tunduk pada jurisdiksi negara bendera dan memiliki kekebalan terhadap jurisdiksi negara lain. Namun, jika kapal tersebut tidak menaati peraturan yang dikeluarkan oleh negara pantai mengenai lalu lintas laut territorial, maka negara pantai dapat menuntu kapal perang untuk segera meninggalkan laut teritorialnya.

Terdapat dua teori mengenai kapal-kapal perang dan kapal pemerintah yang dioperasikan untuk tujuan non-komersial;

è Teori “Pulau Terapung” (the floating island theory)

Menurut teori ini, kapal-kapal perang dan kapal pemerintsh tersebut harus diperlakukan oleh negara-negara lain sebagai bagian dari wilayah suatu negara dan jurisdiksi pengadilan tidak berlaku terhadap setiap tindakan yang dilakukan di atas kapal itu atau menahan seseorang yang melakukan kesalahan di atas kapal itu.

è Teori yang menyatakan bahwa pengadilan negara pantai memberikan kekebalan-kekebalan tertentu kepada kapal-kapal asing beserta wakilnya. Hal ini didasarkan pada pembebasan yang diberikan oleh undang-undang negara pantai yang sifatnya bersyarat dan dapat ditarik kembali oleh negara pantai.

◘     Asas Teritorial Objektif,

Beberapa Negara melaksanakan jurisdiksinya terhadap pelanggar, yang pelanggarannya dimulai di Negara lain, tetapi diselesaikan di dalam wilayah mereka atau menimbulkan akibat yang merugikan ketertiban social di dalam wilayah mereka.

◘     Jurisdiksi di Laut Lepas

Setiap negara baik negara pantai (coastal state) maupun negara tidak berpantai (land locked state) mempunyai hak untuk melayarkan kapalnya di bawah bendera negaranya di laut lepas (Pasal 90 UNCLOS 1982). Pelaksanaan jurisdiksi suatu negara di laut lepas ini sesuai dengan prinsip universal, yaitu setiap negara mempunyai jurisdiksi untuk mengadili tindak kejahatan tertentu yang terjadi atau dilakukan di laut lepas seperti pembajakan, perdagangan gelap obat narkotika atau bahan-bahan psokotropis, dll.

◘     Asas Nasionalitas Pasif

Titik berat asas ini terletak pada usaha negara untuk melindungi kepentingan warga negaranya sendiri terhadap tindakan-tindakan atau perilaku orang asing yang merugikannya. Jadi, warga yang bukan warga negaranya ditundukkan di bawah hukum nasionalnya, disebabkan oleh karena perbuatan atau perilaku orang asing yang merugikan kepentingan warga negaranya dan orang asing itu dapat dihukum oleh negara yang dirugikan jika pelaku berada di wilayahnya.

Dalam hal ini PCIJ menemukan bahwa kedua kapal tersebut terlibat dalam satu kecelakaan yang sama, jadi kedua negara tersebut sama-sama memiliki yurisdiksi atas kecelakaan tersebut. Namun PCIJ menemukan suatu hukum kebiasaan internasional yang memberi yurisdiksi pada prancis, namun tidak memberi mereka yurisdiksi eksklusif "di bawah hukum internasional, semua yang tidak dilarang diperbolehkan". Kasus ini mengarah pada prinsip lotus (pendekatan lotus), yang berbunyi kekuasaan negara dapat bertindak bagaimanapun juga sebatas mereka tidak melanggar hukum yang tertulis.

Namun prinsip lotus ini telah disempurnakan oleh 1958 High Seas Convention dalam pasal 11 Ayat (1).

Dalam sengketa lotus case, permasalahan kedaulatan negara diluar wilayah teritorial menjadi faktor utama, dimana Turki melakukan tindakan asas perlindungan, guna pembelaan atas 8 korban awak kapal Turki, dan asas nasionalitas pasif yang berarti bahwa suatu negara memiliki jurisdiksi untuk mengadili orang asing yang melakukan tindak pidana terhadap warga negaranya di luar negeri.

Dilihat dari Putusan Mahkamah Internasional Permanen, bahwa walaupun negara tidak dapat melaksanakan kekuasaannya di luar wilayahnya dalam hal tidak adanya ketentuan hukum internasional, namun tidak berarti hukum internasional melarang suatu negara melaksanakan jurisdiksinya sehubungan dengan kasus yang terjadi di luar negeri.

Mengenai negara bendera memiliki jurisdiksi eksklusif atas kapal laut lepas, dalam putusan Mahkamah Internasional Permanen, hukum internasional tidak mengatur ketentuan tersebut. Tetapi karena kapal Turki mengalami kerusakan maka sama saja telah terjadi kerusakan di wilayah Turki tersebut. Maka hal ini memungkinkan Turki memberlakukan jurisdiksinya berdasarkan prinsip teritorial objektif, yaitu jurisdiksi dimana tindakan tersebut diselesaikan, (karena tindakan itu terjadi pada kapal Turki, maka sama saja terjadi di wilayah Turki), dengan jurisdiksi teritorial objektif ini, maka turki berhak menjalankan jurisdiksinya.

Selain itu tindakan penangkaman kapten M. Demons yang dilakukan Turki adalah perwujudan dari asas perlindungan, guna pembelaan atas 8 korban awak kapal Turki. Dan asas Nasionalitas Pasif, bahwa suatu negara memiliki jurisdiksi untuk mengadili orang asing yang melakukan tindak pidana terhadap warga negaranya di luar negeri.

DAFTAR PUSTAKA

http://gembelkita.blogspot.com

http://icj-cij.org

http://publikasi.umy.ac.id/index.php/hi/article/viewFile/1180/1325

http://www.invispress.com