BAB I
PENDAHULUAN
I.1 Latar Belakang
Peradilan
adalah salah suatu urusan di dalam rumah tangga negara yang teramat penting.
Bagaimanapun baiknya segala peraturan hukum yang diciptakan di dalam suatu
negara, guna menjamin keselamatan masyarakat dan yang menuju kepada tercapainya
kesejahteraan rakyat, peraturan – peraturan itu tak akan memberikan faedah,
apabila tidak ada suatu tahapan (instansi), yang harus memberikan isi dan
kekuatan kepada kaidah – kaidah hukum, yang diletakkan di dalam undang – undang
dan peraturan hukum lainnya.[1]
Karena itu harus ada pihak yang dengan keputusannya atas dasar undang – undang
dapat memaksa orang mentaati segala peraturan negara, dan menjadi forum dimana
penduduk dapat mencari keadilan serta penyelesaian persoalan – persoalan
tentang hak dan kewajibannya masing – masing menurut hukum.
Oleh
karena itu, maka adanya peradilan yang baik dan teratur serta mencukupi
kebutuhan adalah suatu keharusan di dalam susunan negara hukum.
Sampai
sekarang umat manusia masih memandang kehadiran dan keberadaan peradilan
sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, tetap perlu dan dibutuhkan. Tempat dan
kedudukan peradilan dalam negara hukum dan masyarakat demokrasi masih tetap
diandalkan sebagai [2]:
- katup penekan atau “the pressure valve” atas segala pelanggaran hukum, ketertiban masyarakat dan pelanggaran ketertiban umum.
- Tempat terakhir mencari kebenaran dan keadilan atau “the last resort”, sehingga pengadilan diandalkan sebagai badan yang berfungsi menegakkan kebenaran dan keadilan (to enforce the truth and to enforce justice).
Dari
kedudukan dan keberadaannya sebagai “the pressure valve” dan “the
last resort”, peradilan masih tetap diakui memegang peran, fungsi, dan
kewenangan sebagai :
- penjaga kemerdekaan masyarakat, atau in guarding the freedom of society,
- Wali masyarakat, atau are regarding as costudian of society,
- Pelaksana penegakan hukum yang lazim disebut dalam ungkapan “judiciary as the upholders of the rule of law”.
I.2 Rumusan Masalah
- Bagaimana mencari sistem peradilan yang lebih efektif dan lebih efisien?
- Dalam menyelesaikan sengketa, apakah yang menjadi faktor dipilihnya sistem peradilan atau sitem penyelesaian sengketa alternative seperti mediasi, arbitrase dll ?
- Bagaimana pengadilan agama menyelesaikan kasus perceraian yang baik suami atau istrinya memiliki perbedaan agama?
- Berikan salah satu contoh kasus dalam hukum acara perdata!
BAB II
SUSUNAN BADAN PERADILAN
Istilah Peradilan dan Pengadilan adalah memiliki makna dan pengertian yang
berbeda, perbedaannya adalah :
1. Peradilan dalam
istilah inggris disebut judiciary dan rechtspraak dalam bahasa
Belanda yang meksudnya adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas
Negara dalam menegakkan hukum dan keadilan.
2. Pengadilan dalam
istilah Inggris disebut court dan rechtbank dalam bahasa Belanda
yang dimaksud adalah badan yang melakukan peradilan berupa memeriksa,
mengadili, dan memutus perkara.
Kata Pengadilan dan
Peradilan memiliki kata dasar yang sama yakni “adil” yang memiliki pengertian:
a. Proses mengadili.
b. Upaya untuk mencari
keadilan.
c. Penyelesaian
sengketa hukum di hadapan badan peradilan.
d. Berdasar hukum yang
berlaku.
Sistem
peradilan dapat ditinjau dari beberapa segi. Pertama, segala sesuatu berkenaan
dengan penyelenggaraan peradilan. Di sini, sistem peradilan akan mencakup
kelembagaan, sumber daya, tata cara, prasarana dan sarana, dan lain – lain.
Kedua, sistem peradilan diartikan sebagai proses mengadili (memeriksa dan
memutus perkara).
2.1 Kelembagaan Peradilan
Kelembagaan
peradilan dapat dibedakan antara susunan horizontal dan vertikal. [3]
Susunan horizontal menyangkut berbagai lingkungan badan peradilan (peradilan
umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara dan
peradilan pajak). Selain itu ada juga badan peradilan khusus dalam lingkungan
peradilan umum, dan Mahkamah Konstitusi. Khusus untuk daerah Nanggroe Aceh
Darussalam diadakan pula badan peradilan yaitu Mahkamah Syariah dan Mahkamah
Syari’ah Propinsi.
Susunan
vertikal adalah susunan tingkat pertama, banding dan kasasi. Terhadap susunan
horizontal didapati pemikiran untuk mengadakan lingkungan baru baik yang
mandiri maupun yang berada dalam lingkungan yang sudah ada.
Lingkungan
badan peradilan untuk perkara – perkara sederhana berkaitan dengan sususan
vertikal, yaitu kalaupun ada banding hanya ke pengadilan negeri. Hal serupa
untuk perkara – perkara sederhana ini sekaligus berkaitan dengan susunan
vertikal yaitu kalaupun ada banding hanya ke pengadilan negeri. Hal serupa
untuk perkara – perkara di bidang kekeluargaan seperti perceraian, hak
pemeliharaan anak, pembagian kekayaan bersama, atau warisan. Untuk perkara
perceraian dan hak pemeliharaan anak tidak perlu sampai tingkat kasasi, cukup
sampai pemeriksaan tingkat banding.
Dengan begini,
setidaknya ada dua hal yang dapat dicapai dari sistem ini;
- pertama, bagi pencari keadilan akan cepat sampai pada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (kepastian hukum).
- kedua, sebagai cara membatasi kasasi. Dengan cara ini dapat dihindari bertumpuk – tumpuknya permohonan kasasi.
Pada
saat ini ada beberapa peradilan khusus dalam lingkungan peradilan umum yaitu
pengadilan niaga, pengadilan ad hoc HAM, Pengadilan korupsi, dan pengadilan
hubungan industrial. Ada pula kekhususan dalam pemeriksaan perkara anak – anak
yaitu peradilan anak yang diadakan pada setiap badan peradilan mulai dari
pengadilan negeri sampai Mahkamah Agung. Tetapi, peradilan anak bukan merupakan
lingkungan khusus (pengadilan). Kekhususannya hanya mengenai hakim khusus
(hakim anak yang ditetapkan ketua Mahkamah Agung) dan tata cara pemeriksaan
khusus.[4]
2.2 Dasar Hukum
1. Undang – Undang Dasar Negara Republik
Indonesia tahun 1945
Sebelum
amandemen, lembaga peradilan di Indonesia hanya berpusat pada satu, yaitu
Mahkamah Agung (pasal 24). Selain itu,
tidak diatur mengenai independensi lembaga peradilan. Setelah amandemen,
lembaga peradilan Indonesia dijalankan oleh dua lembaga, yaitu Mahkamah Agung
dan Mahkamah Konstitusi (pasal 24, 24A, 24B, 24C). selain itu ditegaskan bahwa
lembaga peradilan memiliki independensi (kebebasan kekuasaan kehakiman atau “the
independence of the judiciary”)[5].
2. Undang - Undang Kekuasaan Kehakiman (UU No. 48/2009)
3. Undang – Undang Mahkamah Agung (UU No. 14/1985
jo UU No. 5/2004 jo UU No. 3/2009)
4. Undang – Undang Mahkamah Konstitusi (UU No. 24/2003)
5. Undang - Undang Peradilan Umum (UU No. 2/1986
jo UU No. 8/2004 jo UU No. 49/2009)
6. Undang – Undang Peradilan Agama (UU No. 7/1989 jo UU No. 3/2006 jo UU No.
50/2009)
7. Undang - Undang Peradilan Tata Usaha Negara (UU No. 5/1986 jo UU No. 9/2004)
8. Undang – Undang Peradilan Militer (UU No. 31/1997)
2.3 Lembaga Peradilan Indonesia
Badan
Peradilan yang Berada di bawah Mahkamah Agung Meliputi badan Peradilan Dalam
Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan
Tata Usaha Negara. Selain itu, sesuai dengan amandemen UUD 1945, ada Mahkamah
Konstitusi yang juga menjalankan kekuasaan kehakiman bersama – sama dengan
Mahkamah Agung.
A. Mahkamah Agung
Mahkamah
Agung (disingkat MA) adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan
Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan
Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung membawahi badan peradilan dalam lingkungan
peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer,
lingkungan peradilan tata usaha negara.
Menurut Undang-Undang
Dasar 1945, kewajiban dan wewenang MA adalah:
* Berwenang mengadili
pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang,
dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang
* Mengajukan 3 orang
anggota Hakim Konstitusi
* Memberikan
pertimbangan dalam hal Presiden memberi grasi dan rehabilitasi
Mahkamah Agung dipimpin oleh seorang
ketua. Ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh hakim agung, dan diangkat
oleh Presiden. Hakim Agung dipilih dari hakim karier dan Non karier,
profesional atau akademisi. Pada Mahkamah Agung terdapat hakim agung sebanyak
maksimal 60 orang. Hakim agung dapat berasal dari sistem karier (hakim), atau
tidak berdasarkan sistem karier dari kalangan profesi atau akademisi. Calon
hakim agung diusulkan oleh Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat,
untuk kemudian mendapat persetujuan dan ditetapkan sebagai hakim agung oleh
Presiden. Tugas Hakim Agung adalah Mengadili dan memutus perkara pada tingkat
Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK).
B. Mahkamah Konstitusi
Mahkamah Konstitusi (disingkat MK) adalah lembaga tinggi
negara dalam
sistem ketatanegaraan Indonesia yang
merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama
dengan Mahkamah Agung. Sejarah berdirinya
lembaga Mahkamah Konstitusi diawali dengan Perubahan Ketiga UUD 1945 dalam
Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B yang disahkan pada 9 November 2001.
Setelah disahkannya Perubahan Ketiga UUD 1945, maka dalam rangka menunggu
pembentukan Mahkamah Konstitusi, MPR menetapkan Mahkamah Agung menjalankan
fungsi MK untuk sementara sebagaimana diatur dalam Pasal III Aturan Peralihan UUD
1945 hasil Perubahan Keempat. DPR dan Pemerintah kemudian membuat Rancangan
Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi. Setelah melalui pembahasan mendalam,
DPR dan Pemerintah menyetujui secara bersama Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi pada 13 Agustus 2003 dan disahkan oleh Presiden
pada hari itu. Dua hari kemudian, pada tanggal 15 Agustus 2003, Presiden
mengambil sumpah jabatan para hakim konstitusi di Istana Negara pada tanggal 16
Agustus 2003.
Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih
dari dan oleh Hakim Konstitusi untuk masa jabatan 3 tahun. Mahkamah Konstitusi
mempunyai 9 Hakim Konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden. Hakim Konstitusi
diajukan masing-masing 3 orang oleh Mahkamah Agung, 3 orang oleh Dewan
Perwakilan Rakyat, dan 3 orang oleh Presiden. Masa jabatan Hakim Konstitusi
adalah 5 tahun, dan dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya.
Menurut Undang-Undang Dasar 1945, kewajiban dan wewenang MK adalah:
- Berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar,
- memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945,
- memutus pembubaran partai politik,
- memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum
- Wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD 1945.
C. Peradilan Umum
Peradilan
Umum adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang menjalankan
kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya.
Peradilan umum
meliputi:
1. Pengadilan Negeri,sebagai pengadilan tingkat pertama berkedudukan di ibukota kabupaten/kota,
dengan daerah hukum meliputi wilayah kabupaten/kota. Pengadilan Negeri (biasa
disingkat: PN) merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Umum
yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Sebagai Pengadilan Tingkat
Pertama, Pengadilan Negeri berfungsi untuk memeriksa, memutus, dan
menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi rakyat pencari keadilan pada
umumnya. Susunan Pengadilan Negeri terdiri dari Pimpinan (Ketua PN dan Wakil
Ketua PN), Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, dan Jurusita. Pengadilan Negeri
di masa kolonial Hindia Belanda disebut landraad.[6]
2. Pengadilan Tinggi, berkedudukan di ibukota
provinsi, dengan daerah hukum meliputi wilayah provinsi. Pengadilan Tinggi
merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Umum yang
berkedudukan di ibu kota Provinsi sebagai Pengadilan Tingkat Banding terhadap
perkara-perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri.
Pengadilan Tinggi atau pengadilan tingkat banding yang juga
merupakan pengadilan tingkat kedua. Dinamakan Pengadilan tingkat kedua karena
cara pemeriksaannya sama seperti pemeriksaan di Pengadilan tingkat pertama
(Pengadilan Negeri)
Susunan Pengadilan Tinggi dibentuk berdasarkan
Undang-Undang dengan daerah hukum meliputi wilayah Provinsi. Pengadilan Tinggi
terdiri atas Pimpinan (seorang Ketua PT dan seorang Wakil Ketua PT), Hakim
Anggota, Panitera, dan Sekretaris.
D. Peradilan Agama
Peradilan
Agama adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung bagi rakyat pencari
keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur
dalam Undang-Undang.
Lingkungan Peradilan
Agama meliputi:
- Pengadilan Tinggi Agama merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di ibu kota Provinsi. Sebagai Pengadilan Tingkat Banding, Pengadilan Tinggi Agama memiliki tugas dan wewenang untuk mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat banding.
Selain
itu, Pengadilan Tinggi Agama juga bertugas dan berwenang untuk mengadili di
tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan
Agama di daerah hukumnya.
Pengadilan
Tinggi Agama dibentuk melalui Undang-Undang dengan daerah hukum meliputi
wilayah Provinsi. Susunan Pengadilan Tinggi Agama terdiri dari Pimpinan (Ketua
dan Wakil Ketua), Hakim Anggota, Panitera, dan Sekretaris.
- Pengadilan Agama (biasa disingkat: PA) merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota.
Sebagai
Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Agama memiliki tugas dan wewenang untuk
memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang
beragama Islam di bidang:
- Perkawinan
- warisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam
- wakaf dan shadaqah
- ekonomi syari’ah
Pengadilan
Agama dibentuk melalui Undang-Undang dengan daerah hukum meliputi wilayah Kota
atau Kabupaten. Susunan Pengadilan Agama terdiri dari Pimpinan (Ketua PA dan
Wakil Ketua PA), Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, dan Juru Sita.
E. Peradilan Militer
Peradilan
Militer adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang melaksanakan
kekuasaan kehakiman mengenai kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan tindak
pidana militer.
Peradilan Militer
meliputi:
1. Pengadilan Militer
Pengadilan Militer merupakan badan pelaksana kekuasaan
peradilan di bawah Mahkamah Agung di lingkungan militer yang bertugas untuk
memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang terdakwanya
adalah prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah.
Nama, tempat kedudukan, dan daerah hukum Pengadilan
Militer ditetapkan melalui Keputusan Panglima. Apabila perlu, Pengadilan
Militer dapat bersidang di luar tempat kedudukannya bahkan di luar daerah
hukumnya atas izin Kepala Pengadilan Militer Utama.
2. Pengadilan Militer Tinggi
Pengadilan Militer Tinggi merupakan badan pelaksana kekuasaan
peradilan di bawah Mahkamah Agung di lingkungan militer yang bertugas untuk
memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang terdakwanya
adalah prajurit yang berpangkat Mayor ke atas.
Selain itu, Pengadilan Militer Tinggi juga memeriksa dan
memutus pada tingkat banding perkara pidana yang telah diputus oleh Pengadilan
Militer dalam daerah hukumnya yang dimintakan banding.
Pengadilan Militer Tinggi juga dapat memutuskan pada
tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan
Militer dalam daerah hukumnya.
3. Pengadilan Militer Utama
Pengadilan Militer Utama merupakan badan pelaksana
kekuasaan peradilan di bawah Mahkamah Agung di lingkungan militer yang bertugas
untuk memeriksa dan memutus pada tingkat banding perkara pidana dan sengketa
Tata Usaha Angkatan Bersenjata yang telah diputus pada tingkat pertama oleh
Pengadilan Militer Tinggi yang dimintakan banding.
Selain itu, Pengadilan Militer Utama juga dapat memutus
pada tingkat pertama dan terakhir semua sengketa tentang wewenang mengadili
antar Pengadilan Militer yang berkedudukan di daerah hukum Pengadilan Militer
Tinggi yang berlainan, antar Pengadilan Militer Tinggi, dan antara Pengadilan
Militer Tinggi dengan Pengadilan Militer.
F. Peradilan Tata Usaha Negara.
Peradilan Tata Usaha
Negara adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang melaksanakan
kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha
Negara.
Peradilan Tata Usaha
Negara meliputi:
1. Pengadilan Tata Usaha Negara
Pengadilan
Tata Usaha Negara (biasa disingkat: PTUN) merupakan sebuah lembaga peradilan di
lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang berkedudukan di ibu kota kabupaten
atau kota. Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tata Usaha Negara berfungsi
untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.
Pengadilan
Tata Usaha Negara dibentuk melalui Keputusan Presiden dengan daerah hukum
meliputi wilayah Kota atau Kabupaten.
Susunan
Pengadilan Tata Usaha Negara terdiri dari Pimpinan (Ketua PTUN dan Wakil Ketua
PTUN), Hakim Anggota, Panitera, dan Sekretaris.
2. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (biasa disingkat:
PTTUN) merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha
Negara yang berkedudukan di ibu kota Provinsi. Sebagai Pengadilan Tingkat
Banding, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara memiliki tugas dan wewenang untuk
memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara di tingkat banding.
Selain itu, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara juga
bertugas dan berwenang untuk memeriksa dan memutus di tingkat pertama dan
terakhir sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan Tata Usaha Negara di
dalam daerah hukumnya.
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dibentuk melalui
Undang-Undang dengan daerah hukum meliputi wilayah Provinsi. Susunan Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara terdiri dari Pimpinan (Ketua PTTUN dan Wakil Ketua
PTTUN), Hakim Anggota, Panitera, dan Sekretaris.
2.4 Wewenang Mengadili
- Wewenang Mutlak
Masing – masing badan peradilan yang telah disebutkan
sebelumnya mempunyai wewenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta
menyelesaikan perkara – perkara jenis tertentu yang mutlak tidak dapat
dilakukan badan peradilan yang lain. Wewenang masing – masing badan peradilan
inilah yang dinamakan wewenang mutlak (kompetensi absolut)[7].
Tiap – tiap tingkatan pengadilan pada masing – masing
badan peradilan tersebut juga mempunyai wewenang sendiri – sendiri, yang secara
mutlak pula tidak dapat dilakukan oleh pengadilan tingkatan yang lain. Ini juga
termasuk kepada kompetensi absolut.
Pengadilan negeri merupakan pengadilan yang bertugas dan
berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata pada
tingkat pertama (pasal 50 UU No. 2 tahun 1986). Tugas dan wewenang Pengadilan
Negeri dalam perkara perdata meliputi semua perkara mengenai hak milik dan hak
– hak yang timbul karenanya serta hak – hak keperdataan lainnya, termasuk
penyelesaian masalah yang berhubungan dengan jurisdiksi volunter (tuntutan hak
hak yang tidak mengandung sengketa), kecuali apabila dalam undang – undang
ditetapkan pengadilan lain untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya,
seperti perkara perceraian mereka yang beragama Islam yang menjadi wewenang
Pengadilan Agama (pasal 63 UU No. 1 tahun 1974), atau tentang perselisihan
perburuhan yang menjadi wewenang Pengadilan Hubungan Industrial.
Wewenang Pengadilan Negeri tersebut merupakan wewenang
mutlak (kompetensi absolut) yang tidak dapat dilakukan oleh pengadilan lain,
baik dalam lingkungan badan peradilan yang sama (Peradilan Umum) maupun dalam
lingkungan badan peradilan yang lain.
Pengadilan Tinggi merupakan pengadilan yang bertugas dan
berwenang mengadili perkara perdata dan pidana pada tingkat banding; dan
mengadili pada tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili
antar-pengadilan negeri di daerah hukumnya (pasal 51 UU No. 2 tahun 1986)
Sedangkan Mahkamah Agung yang merupakan pengadilan yang
tertinggi bertugas dan berwenang memeriksa dan memutuskan pada tingkat kasasi
permohonan kasasi terhadap putusan terakhir semua badan peradilan (pasal 29 UU
No. 14 tahun 1985), memeriksa dan memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir
semua sengketa tentang kewenangan mengadili antara pengadilan di lingkungan
peradilan yang satu dengan pengadilan di lingkungan peradilan yang lain, antara
dua pengadilan yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Tingkat Banding yang
berlainan dari lingkungan peradilan yang sama, antara dua pengadilan Tingkat
Banding di lingkungan peradilan yang sama, atau antara lingkungan peradilan
yang berlainan, dan karena perampasan kapal asing dan muatannya oleh kapal
perang RI berdasarkan peraturan yang berlaku (pasal 33 UU No. 14 tahun 1985),
serta memeriksa dan memutuskan permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (pasal 28 UU No. 14 tahun 1985).
Eksepsi (tangkisan) tentang tidak berwenangnya pengadilan
secara mutlak untuk memeriksa dan memutuskan suatu perkara dapat diajukan
setiap saat selama persidangan berlangsung (pasal 134 HIR / 160 RBg)[8].
Hakim secara ex officio tidak bergantung pada ada tidaknya eksepsi tentang
ketidakwenangan absolut tersebut, harus menyatakan dirinya tidak berwenang
mengadili suatu perkara manakalah perkara itu bukan wewenangnya, tetapi
wewenang mutlak pengadilan lain.
Putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan terhadap suatu
perkara yang secara mutlak tidak berwenang memeriksa dan mengadilinya adalah batal
demi hukum.
- Wewenang Relatif
Tiap – tiap Pengadilan Negeri mempunyai daerah hukum
sendiri – sendiri. Daerah hukum inilah yang menentukan wewenang nisbi
(kompetensi relatif) suatu Pengadilan negeri untuk menerima, memeriksa dan
mengadili serta menyelesaikan perkara perdata.[9]
Secara umum, dapat dikatakan bahwa suatu pengadilan
negeri mempunyai wewenang nisbi untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta
menyelesaikan perkara yang tergugatnya bertempat tinggal (berdomisili) di
daerah hukumnya.
Secara khusus dan terperinci tentang wewenang nisbi
pengadilan negeri diatur dalam pasal 118 HIR / 142 RBg, yang menentukan sebagai
berikut:
1. gugatan perdata pada tingkat pertama yang
termasuk wewenang pengadilan negeri, diajukan kepada pengadilan negeri yang
daerah hukumnya meliputi tempat tinggal tergugat, atau jika tidak diketahui
tempat tinggal, tempat kediamannya yang sebenarnya.
2. jika tergugat lebih dari seorang sedang
mereka tidak tinggal dalam satu daerah hukum pengadilan negeri, maka gugatan
diajukan kepada pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal
salah seorang tergugat menurut pilihan penggugat.
3. jika tempat tinggal dan tempat kediaman
tergugat tidak diketahui, maka gugatan diajukan kepada pengadilan negeri di
tempat tinggal penggugat atau salah seorang penggugat.
4. jika gugatan itu mengenai benda tetap (benda
tak bergerak) maka gugatan diajukan kepada pengadilan negeri yang daerah
hukumnya meliputi benda tetap itu terletak. Jika benda tetap tersebut terletak
dalam beberapa daerah hukum pengadilan negeri maka gugatan diajukan kepada
salah satu pengadilan negeri menurut pilihan penggugat.
5. apabila ada suatu tempat tinggal yang dipilih
dan ditentukan bersama dalam suatu akta, maka penggugat kalau ia mau dapat
mengajukan gugatannya kepada pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi
tempat tinggal yang dipilih tersebut,
kompetensi relatif pengadilan negeri juga diatur secara
khusus dalam peraturan pemerintah no 9 tahun 1975 yang merupakan peraturan
pelaksanaan undang – undang no 1 tahun 1974, yang menentukan bahwa gugatan
perceraian mereka yang bukan beragama Islam diajukan kepada pengadilan negeri
yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat (pasal 20 ayat (1) jo. Pasal
22 ayat (1)).
Apabila tempat kediaman tergugat tidak jelas, tidak
diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, atau tempat kediaman
di luar negeri, maka gugatan perceraian tersebut diajukan pada pengadilan
negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat (pasal 20 ayat
(2)). Demikian pula jika gugatan perceraian itu karena salah satu pihak
meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut – turut tanpa izin pihak yang
lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya, maka
gugatan perceraian tersebut diajukan kepada pengadilan negeri di tempat
kediaman penggugat (pasal 21 ayat (1)).
Yang dimaksud dengan tempat tinggal tergugat adalah
tempat dimana tergugat secara resmi menetap dan ia harus dicari untuk
kepentingan - kepentingannya.
Petunjuknya adalah dimana ia tercatat sebagai penduduk (yang dibuktikan dengan
dipunyainya kartu penduduk) atau dimana ia terdaftar sebagai wajib pajak.
Eksepsi (tangkisan) tentang tidak berwenangnya pengadilan
negeri (secara nisbi) untuk memeriksa dan memutuskan suatu perkara perdata,
hanya dapat diajukan pada jawaban pertama, setidaknya sebelum mengajukan
tangkisan lain. Hakim hanya dapat
menyatakan dirinya tidak berwenang (secara nisbi) untuk memeriksa dan
memutuskan suatu perkara, apabila tergugat mengajukan eksepsi yang menyatakan
pengadilan negeri tidak berwenang memeriksa dan memutuskan perkara tersebut.
Eksepsi tentang tidak berwenangnya pengadilan negeri,
untuk memeriksa dan memutuskan suatu perkara perdata harus diberikan putusan
sela oleh hakim. Bilamana eksepsi tersebut ditolak maka pemeriksaan pokok
perkara dilanjutkan (pasal 134, 135 HIR / 160, 161 RBg). Putusan yang
dijatuhkan oleh pengadilan negeri terhadap suatu perkara yang secara relatif
tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya tetap dipandang sebagai
putusan yang sah. [10]
BAB III
PEMBAHASAN dan ANALISIS
3.1
Sistem Peradilan yang Efektif dan Efisien
Masyarakat
menuntut sistem peradilan yang efektif dan efisien. Mereka menuntut cara
menyelesaikan sengketa yang bersifat informal dan cepat. Mendesain sistem
peradilan tidak semudah mendesain suatu bangunan. Terlampau banyak aspek yang
harus diselesaikan dan kepentingan yang harus dilindungi. Padahal kepentingan
yang harus dilindungi itu terkadang saling bertentangan antara yang satu dengan
yang lain. Di satu segi harus dibuat sistem yang mampu memberi perlindungan
terhadap hak dan kepentingan tergugat dan penggugat. Di pihak lain, harus pula
membuat sistem yang dapat memberi perlindungan terhadap kepentingan umum.
Sehubungan
dengan hal itu ada beberapa usulan perbaikan mengenai sistem yang sudah ada: [11]
a. Kemandirian Peradilan
Badan
peradilan yang ada di Indonesia belum berada dalam sistem yang mandiri secara
total, sehingga tidak hanya berpuncak dibawah pengawasan dan pembinaan mahkamah
agung. Suasana yang demikian, telah melahirkan sistem yang dualistik terhadap
badan peradilan. Sistem dualistic ini membuat kekuasaan kehakiman terpecah
belah dalam dualposition. Selain tidak ada sistem yang mandiri, sistem
dualistic juga mempersulit pembinaan dan pengawasan.
b. Perbaikan sistem dan struktur dikaitkan dengan
penyelesaian perkara
Perbaikan
ini terutama ditujukan ke lingkungan peradilan umum. Perbaikan tersebut adalah:
·
Sistem Pembatasan perkara yang dapat dikasasi
tanpa mengubah struktur, dengan begitu perlu dibatasi jenjang upaya hukum untuk
jenis perkara tertentu.
·
Sistem Pembatasan perkara yang dapat dikasasi
dibarengi dengan perubahan struktur
c. Integrasi sistem manajemen dalam peradilan
Sistem
ini tidak hanya memaksa pihak yang berperkara mempersiapkan diri dengan
sungguh-sungguh tetapi sekaligus mendorong peningkatan profesionalisme,
disiplin dan etos kerja aparat peradilan. Dari hakim dituntut memaksimalkan
potensi mereka untuk memperlancar dan memperbesar produktivitas penyelesaian
perkara dalam waktu yang relatif singkat.
d. Sistem penggabungan pengadilan dengan arbitrase
e. Sistem En Banc
sistem ini diambil sebagai model untuk dimasukkan
menjadi salah satu bagian pada pembaharuan hukum acara perdata yang akan
datang. sistem ini memiliki daya efektivitas dan efisien. Dapat mengurangi satu
instansi proses, yakni upaya kasasi. hal itu besar artinya mempercepat penyelesaian
perkara pada satu segi, dan mengurangi beban Mahkamah Agung pada tingkat kasasi
pada sisi lain.
3.2 Mediasi dan Arbitrase
Untuk
menyelesaikan sengketa perkara perdata para pihak meminta bantuan teman baiknya
atau kepala desa yang bersangkutan, dalam usaha mereka untuk menyelesaikan
perkara diluar sidang secara damai sebelum perkara diajukan atau selama proses
itu berlangsung,dalam hal perkara sedang berjalan gugatan dapat dicabut.
Lain
cara untuk berdamai adalah selama perkara tersebut sedang diperiksa dan
perdamaian dilakukan di depan hakim. Ini yang dinamakan mediasi. Menurut
ketentuan ayat 1 Pasal 130 HIR yang menyebutkan
(1) Jikalau pada hari pemeriksaan tertentu, kedua
belah pihak menghadap , hendaklah pengadilan negeri, dengan pembicaraan ketua,
mencoba mendamaikan mereka.
(2) Apabila perdamaian sedemikian terjadi hendaklah
tentang hal itu pada waktu persidangan itu, diperbuat sebuah surat akte yang
dengannya kedua belah pihak dihukum memenuhi perjanjian yang diperbuat itu:
surat akte itu akan berkekuatan dan akan dijalankan sebagai keputusan yang
biasa.
(3) Tentang keputusan sedemikian tidak diluluskan
banding.
(4) Jikalau dalam percobaan memperdamaikan
keduabelah pihak itu, diperlukan perantaraan seorang juru bahasa, hendaklah
dalam hal itu diturut peraturan pasal yang berikut.
Peranan
hakim dalam usaha menyelesaikan perkara tersebut secara damai adalah sangat
penting. Putusan perdamaian mempunyai arti yang sangat baik bagi masyarakat
pada umumnya dan bagi orang yang mencari keadilan pada khususnya. Sengketa selesai sama sekali, penyelesaiannya
cepat, dan ongkosnya ringan, daripada itu permusuhan antara kedua belah pihak
yang berperkara menjadi berkurang. Hal ini jauh lebih baik daripada perkara
sampai diputus dengan putusan biasa.
Apabila
hakim berhasil untuk mendamaikan kedua belah pihak, sesuai dengan pasal 130 HIR
ayat 2 dibuat akta perdamaian dan kedua belah pihak dihukum untuk mentaati isi
dari akta perdamaian tersebut. Akta perdamaian tersebut berkekuatan hukum tetap
( inkrah van gewijsde)
Oleh
karena perdamaian bersifat mau sama mau dan merupakan persetujuan antara kedua
belah pihak maka terhadap putusan perdamaian itu menurut ketentuan ayat 3 Pasal
130 HIR, yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk melakukan permohonan banding
atau kasasi. Apabila mereka mengajukan kembali persoalan yang sama hakim dapat
menyatakan nebis in idem dan tidak dapat diterima.[12]
Arbritrase
memiliki arti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan atau
damai oleh arbiter atau wasit.[13] Tata
hukum Indonesia memiliki aturan mengenai arbitrase, landasan hukumnya bertitik
tolak dari pasal 377 HIR atau pasal 705 RBG yang berbunyi “Jika orang Indonesia dan orang timur asing menghendaki perselisihan
maka diputuskan oleh juru pisah maka mereka wajib menuruti peraturan pengadilan
perkara yang berlaku bagi bangsa Eropa.” Pasal ini menegaskan bahwa pihak
yang bersengketa: 1. Menyelesaikan sengketa melalui juru pisah atau
arbitrase, 2. Arbitrase diberi fungsi dan kewenangan untuk menyelesaikan
dalam bentuk keputusan, 3. Baik para pihak maupun Arbitrator maupun
arbiter wajib tunduk mengikuti peraturan hukum acara yang berlaku bagi bangsa
Eropa. [14]
Untuk
mengisi kekosongan aturan tentang arbitrase HIR menunjuk aturan arbitrase yang
terdapat dalam Reglemen Hukum Acara Perdata. Arbitrase harus dimohonkan oleh
para pihak yang memuat pokok perselisihan identitas para pihak dan mengenai
adanya persetujuan mereka untuk mengajukan perselisihan yang timbul. Alasan
utama para pihak memilih cara arbritrase untuk menyelesaikan perselisihan
adalah kecakapan dan keahlian para arbitraternya terutama dalam menangani
perkara yang memerlukan pengetahuan teknis yang bersifat khusus. Eksekusi
terhadap putusan arbitrase hanya dapat dilaksanakan berdasarkan perintah dari
ketua Pengadilan Negeri di tempat dimana putusan itu dijatuhkan.
Jadi
pada awalnya penyelesaian sengketa dengan cara arbitrase atau mediasi
ditawarkan oleh hakim pada saat proses persidangan perkara perdata tersebut.
3.3
Perkawinan Antar Agama
Berdasarkan
UU perkawinan baik BW, GHR,HOCI dan UU NO.22 tahun 1954 tentang pencatatan NTR
tidak ada ketentuan yang mengatur tentang pengertian perkawinan. Baru pada
pasal 1 diatur tentang perkawinan yaitu:” Perkawinan
ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai
suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia
dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”
Prof.
Sudargo Gautama menyebutkan bahwa agama tidak boleh menjadi penghalang dari
segi hukum untuk orang melangsungkan suatu perkawinan. Jika seorang wanita dan
seorang pria suka sama suka hendak melangsungkan perkawinan tetapi agama merek
berbeda, maka tidak wajar memakai agama ini sebagai penghalang untuk perkawinan
mereka. Mahkamah agung mengakui adanya perkawinan antar agama dan memberikan
jalan keluar:
a. Para pihak harus berunding dahulu hendak memilih
hukum yang mana. Jika tidak mau mengalah berarti keduanya tidak akan bisa
melangsungkan perkawinan.
b. Menurut GHR , perkawinan dapat dilangsungkan
sesuai dengan hukum yang berlaku untuk suami.
Dapat
disimpulkan bahwa orang yang berbeda agama dapat melakukan perkawinan atau
perceraian dikantor catatan sipil. Mereka tidak perlu berpura-pura beralih
agama. Dalam pelaksanaannya dapat ditempuh beberapa cara untuk hal tersebut:
a. salah satu pihak atas keyakinannya sendiri
beralih agama mengikuti agama pihak lainnya.
b. salah satu pihak menundukkan diri pada hukum
agama pihak lainnya.
c. Masing-masing tetap mempertahankan agama yang
dianutnya dan perkawinan hanya dilakukan di Kantor Catatan sipil.
Jadi poin a dan poin b menyimpulkan bahwa apabila
para pihak menundukkan diri pada agama Islam maka perkara perceraian diantara
mereka diselesaikan di Pengadilan agama, sedangkan perceraian yang terjadi
diantara pihak –pihak yang beragama di luar islam dan pernikahannya dicatatkan
di Kantor Catatan Sipil maka perceraian diselesaikan di Pengadilan Negeri.[15]
3. 4
Contoh Kasus
Pengadilan tak berwenang adili gugatan PT HIN
20 Aug 2010
OLEH ELVANI HARIFANINGSIH
Bisnis Indonesia
Bisnis Indonesia
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan tidak berwenang
memeriksa dan mengadili perkara gugatan PT Hotel Indonesia Natour (HIN) melawan
Disnakertrans Provinsi DKI Jakarta dan Himpunan Mantan dan Karyawan Hotel
Indonesia-Inna Wisata (HIMKHI).
"Menerima eksepsi para tergugat," ujar Nani Indrawati,
ketua majelis hakim perkara No.213/PDT.G/20107PN.JKT.PST, saat sidang pembacaan
putusan sela di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kemarin. Dalam pertimbangan
hukumnya, majelis hakim sependapat dengan eksepsi para tergugat (HIMKHI dan
Disnakertrans) yang menyatakan bahwa gugatan ini seharusnya menjadi kewenangan
Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya.
Pasalnya, yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan itu adalah
terkait dengan dikeluarkannya surat penetapan dari tergugat I NO.1540/-1/836.1
tertanggal 20 Maret 2006 yang isinya memerintahkan PT HIN melaksanakan putusan
P4P No. Tar.l36/M/ KP4p/VIII/2005. Kemarin, pada saat sidang pembacaan putusan
sela dengan majelis hakim Nani Indrawati, F.X. Jiwo Santoso, dan Herdy
Agus-ten, penggugat (PT HIN) maupun kuasa hukumnya tidak datang menghadiri
jalannya sidang.
Sementara itu, kuasa hukum tergugat 1, Bernado Yulianto, berpendapat
bahwa putusan sela ini sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu
seharusnya gugatan memang dilayangkan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara
karena yang dipermasalahkan adalah surat penetapan yang dikeluarkan tergugat I.
Di lain pihak, perwakilan HIMKHI, Joko Sujono, menyebutkan bahwa
dengan adanya putusan sela ini pihaknya dalam waktu dekat akan meminta
pengadilan untuk segera melaksanakan proses eksekusi dan pencairan dana.
Sebelumnya, PT HIN menggugat kedua tergugat, karena dinilai melakukan perbuatan
melawan hukum karena tergugat I mengeluarkan Penetapan No. 1540/-1/836.1.
tertanggal 20 Maret 2006 yang isinya memerintahkan PT HIN melaksanakan putusan
P4P nomor Tar. 136/M/KP4p/ V1II/20O5.
BAB IV
SIMPULAN
4.1 Kesimpulan
Badan
Peradilan yang Berada di bawah Mahkamah Agung Meliputi badan Peradilan Dalam
Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan
Tata Usaha Negara. Selain itu, sesuai dengan amandemen UUD 1945, ada Mahkamah
Konstitusi yang juga menjalankan kekuasaan kehakiman bersama – sama dengan
Mahkamah Agung.
Di
lingkungan peradilan umum dibagi lagi menjadi beberapa tingkatan, yaitu
Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung.
Ada
dua kewenangan pada hukum acara perdata, yang pertama adalah kewenangan absolut
atau mutlak, yaitu kewenangan menyangkut pembagian kekuasaan antar badan –
badan peradilan. Yang kedua adalah kewenangan relatif, yang mengatur mengenai
pembagian kekuasaan mengadili antara pengadilan yang serupa, tergantung pada
tempat tinggal tergugat.
Pada
awalnya penyelesaian sengketa dengan cara arbitrase atau mediasi ditawarkan
oleh hakim pada saat proses persidangan perkara perdata tersebut.
Orang yang berbeda agama dapat melakukan
perkawinan atau perceraian dikantor catatan sipil. Mereka tidak perlu
berpura-pura beralih agama.
Sistem
peradilan yang perlu diperbaiki dalam sistem peradilan Indonesia:
a. Kemandirian Peradilan
b. Perbaikan sistem dan struktur dikaitkan dengan
penyelesaian perkara
c. Integrasi sistem manajemen dalam peradilan
d. Sistem penggabungan pengadilan dengan arbitrase
e. Sistem En Banc
4.2 Saran
Kami
berharap agar peradilan di Indonesia berjalan lebih baik untuk menjamin hak
dari para pihak. Dikemudian hari diharapkan penegak hukum untuk lebih baik
dalam usaha penegakan hukum di Indonesia. Selain penegak hukum juga dibutuhkan
kesadaran dari masyarakat yang cukup terutama untuk mematuhi sistem peradilan
yang ada.
[1] Mr. R. Tresna, Peradilan di Indonesia dari abad ke
abad, W. Versluys N.V., Jakarta, 1957. hlm. 101
[2] M. Yahya Harahap, S.H.,
Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa, PT.
Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997. hlm. 237 - 238
[3] Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., M.C.L., Sistim Peradilan
Berwibawa: Suatu Pencarian, FH UII Press, Yogyakarta, 2005. hlm. 15.
[5] M. Yahya Harahap, S.H., Op.cit. hlm. 5.
[7] H. Riduan Syahrani, S.H. Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata, PT.
Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000. hlm. 37 – 38.
[8] Ny. Retnowulan Sutantio, S.H. & Iskandar Oeripkartawinata, S.H.,
Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, CV. Mandar Maju, Bandung,
2009. hlm. 40
[9] H. Riduan Syahrani, S.H., Op.cit., hlm. 39
[12] Retnowulan
Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, Hukum
Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, Bandung, Mandarmaju, 2005,hal. 35-37
[13] Rachmadi
Usman,Pilihan Penyelesaian Sengketa di
Luar Pengadilan, Bandung, Citra Aditya Bakti,2003, hal.107
[15] O.S,Eoh,Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan
Praktek, Jakarta, Raja Gravindo Persada, 2001, hal. 16-21
Tidak ada komentar:
Posting Komentar