Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

A. Sejarah Singkat Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

            Berawal dari keinginan untuk membantu para petani, pegawai, dan buruh untuk melepaskan diri dari jerat pelepas uang (rentenir) yang memberikan kredit dengan bunga tinggi, lembaga perkreditan rakyat mulai didirikan. Sekilas dapat dipaparkan runtutan sejarah BPR: Abad ke-19: dibentuk Lumbung Desa, Bank Desa, Bank Tani, dan Bank Dagang Desa. Pasca kemerdekaan Indonesia: didirikan Bank Pasar, Bank Karya Produksi Desa (BKPD) awal 1970an : didirikan Lembaga Dana Kredit Pedesaan (LDKP) oleh Pemerintah Daerah. 1988 : Pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Oktober 1988 (PAKTO 1988) melalui Keputusan Presiden RI No.38 yang menjadi momentum awal pendirian BPR-BPR baru.

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSITUSI TERKAIT PIUTANG BUMN

Kasus Posisi:

Mahkamah Konstitusi (MK) dimohon untuk melakukan uji materi terhadap Pasal 4, Pasal 8 dan Pasal 12 ayat (2) dari Undang-Undang No. 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara yang dituangkan ke dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77 tanggal 25 September 2012. Pihak yang memohon MK untuk melakukan uji materi tersebut adalah PT. Sarana Aspalindo Padang, PT. Bumi Aspalindo Aceh, PT. Medan Aspalindo Utama, PT. Citra Aspalindo Sriwijaya, PT. Perintis Aspalindo Curah, PT. Karya Aspalindo Cirebon, dan PT. Sentra Aspalindo Riau. Pengajuan permohonan diajukan secara legal standing.

PERTANGGUNGJAWABAN DIREKSI DALAM PENGELOLAAN PERSEROAN

Oleh

Bismar Nasution**

A.  Prinsip Fiduciary Duty
Teori fiduciary duty adalah suatu kewajiban yang ditetapkan undang-undang bagi seseorang yang memanfaatkan seseorang lain, dimana kepentingan pribadi seseorang yang diurus oleh pribadi lainnya, yang sifatnya hanya hubungan atasan-bawahan sesaat. Orang yang mempunyai kewajiban ini harus melaksanakannya berdasarkan suatu standar dari kewajiban (standard of duty) yang paling tinggi sesuai dengan yang dinyatakan oleh hukum. Sedangkan fiduciary ini adalah  seseorang yang memegang peran sebagai suatu wakil (trustee) atau suatu peran yang disamakan  dengan sesuatu yang berperan sebagai wakil,  dalam hal ini  peran tersebut didasarkan kepercayaan dan kerahasiaan (trust and confidence) yang dalam peran ini meliputi, ketelitian (scrupulous), itikad baik (good faith), dan keterusterangan (candor). Fiduciary ini termasuk hubungan seperti, pengurus atau pengelola, pengawas,  wakil  atau  wali,  dan  pelindung  (guardian). termasuk juga di dalamnya seorang lawyer yang mempunyai hubungan fiduciary dengan client-nya.[1]

ANALISIS YURIDIS TENTANG KEPUTUSAN BISNIS (BUSINESS JUDGEMENT RULE) DALAM PRAKTIK PEMBERIAN KREDIT PERBANKAN SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DIREKSI TERHADAP GUGATAN PEMEGANG SAHAM/STAKEHOLDERS ATAS KERUGIAN YANG DITIMBULKAN

LEGAL ANALYSIS ON THE BUSINESS JUDGMENT RULE IN THE PRACTICE OF EXTENDING BANK CREDIT AS A JUDICIAL EFFORT TO PROVIDE A LEGAL PROTECTION FOR DIRECTOR(S)FROM A LEGAL ACTION FILED BY THE SHAREHOLDERS/STAKEHOLDERS FOR THE LOSS DERIVING FROM A BAD CREDIT DECISION

Program Studi Doktor (S3) Ilmu Hukum

Program Pascasarjana

Promotor:

Prof. Dr. H. Man S Sastrawidjaja, SH., SU

Prof. Dr. H. Nen Amran, SE., MEc

Dr. Hj. Lastuti Abubakar, SH., MH

Disusun oleh:

Hendy Herijanto

1101.300.800.54

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS PADJAJARAN

Bandung

2 0 1 1

PERBANDINGAN UNSUR-UNSUR BUSINESS JUDGMENT RULE DENGAN KETENTUAN PERTIMBANGAN KREDIT BERDASARKAN UU PERBANKAN

Program Studi Doktor (S3) Ilmu Hukum

Program Pascasarjana

Disusun oleh:

Hendy Herijanto

1101.300.800.54

Promotor:

Dr. Hj. Lastuti Abubakar, SH., MH

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS PADJAJARAN

2012